• DAERAH

    Masyarakat diminta hati-hati dan waspada adalah agar jangan terlibat dalam politik

  • NASIONAL

    Rael Count KPU RI Hasil Hituang Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sampai tanggal 19 Februari pukul 20.15 WIB

  • NASIONAL

    Real Count KPU RI Hasil Hitung Suara Legislatif DPR RI 2024, sampai tanggal 19 Februari 2024 pukul 20:00 WIB

  • PENDIDIKAN

    Demikian dikatakan Kepala SMPK Sta. Familia, Sikumana – Kota Kupang, Sr. Maria Regina Manis, PRR kepada wartawan

  • PENDIDIKAN

    Linus Lusi, mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI yang telah melakukan kegiatan ini

Jumat, 27 Oktober 2023

YS Akan Polisikan Pelaku Karena Dijebak Dengan Vidio Hasil Editan


Kupang, Voice News.Id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ADPRD) Kabupaten Kupang, YS mengaku dijebak dan diperalat oleh SM dan isterinya, oknum Bendahara Desa, Rebeka, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Tujuannya untuk memfitnah dan menghancurkan reputasi politiknya menjelang pemilihan legislative 2024.


Demikian dikatakan YS melalui rilis yang diberikannya saat dikonfirmasi terkait beredarnya video dan berita yang menuding dirinya terlibat dalam mafia kasus untuk membebaskan Kepala Desa Rebeka, AYB (yang ditangkap Polres Kupang dalam kasus ijazah palsu namun telah ditangguhkan penahanannya oleh Polres Kupang, red).


“Saya dijebak dan diperalat oleh SM dan isterinya. Saya akan lapor mereka ke polisi karena ini mencemarkan  nama baik dan reputasi politik saya. Biar supaya masalah ini menjadi terang dan jelas. Siapa dalang dibalik ini semua,” tandasnya.


Menurut YS, saat ia memasuki ruang fraksinya, ia melihat suami-isteri tersebut tapi tidak pernah melihat ada uang yang diletakkan di atas mejanya kerjanya. “Dari video itu, ada sejumlah uang (sekitar Rp 2 juta, red) yang diletakkan di atas meja saya saat saya belum dan di ruangan fraksi atau duduk di kursi/meja kerja saya di ruang fraksi. Itu video hasil editan. Saya tidak pernah lihat uang itu,” tegas YS.


Ia menjelaskan, jumlah uang yang ada dalam video tersebut juga hanya sedikit. “Tidak mungkin uang yang di atas meja tersebut jumlahnya mencapai Rp 20 juta. Saya tidak pernah lihat ada uang di atas meja tersebut. Apalagi itu di ruang fraksi, tempat terbuka. Lalu uang yang ada dalam video tersebut hanya sedikit. Tidak mungkin sampai Rp 20 juta. Saya tidak pernah terima uang itu,” bantah YS. 


Ia merasa ada yang aneh dalam video tersebut. “Kok ada orang yang mau minta tolong kepada saya tapi pamer-pamer uang? Ini Namanya menjebak. Saya sangat yakin, itu 2 vidio yang diambil di saat yang berbeda, tapi diedit seolah-olah hanya satu video,” tandasnya.


Ia mempertanyakan, mengapa ada uang yang sengaja diletakkan dan dipamerkan di atas meja dan di buat vidionya saat ia belum ada/belum duduk di kursinya. “Aneh sekali khan? Coba perhatikan vidionya. Kenapa saat saya ada, uangnya tidak ada  lagi. Vidio itu hasil editan. Kenapa dalam video itu tidak ada gambar saat saya ambil atau pegang uang yang diletakkan diatas meja?” beber YS.


YS mengakui, bahwa saat pertemuan tersebut ia hanya disodorka amplop coklat yang kata pasangan suami-isteri tersebut berisi uang Rp 20 juta. “Saya hanya disodorkan amplop yang katanya berisi uang lalu saya isi di map tapi saya sodorkan kembali. Tapi saya tidak lihat wujud uang itu terdiri dari uang Rp 100 ribu atau Rp 50 ribu, saya tidak tahu. Itu bisa dilihat dalam video tersebut. Saya tidak terima uang itu,” katanya.


Ia menjelaskan, niatnya hanya ingin membantu tidak ada kepentingan lain. “Menyangkut uang, itu urusan mereka. Kasih atau tidak itu urusan mereka. Saya hanya bantu untuk bicara tapi soal uang saya tidak campur. Saya dijebak, diperalat dan difitnah. Saya akan tuntut mereka,” tegasnya.


YS mengaku teledor dan masuk dalam jebakan suami-isteri tersebut. “Saya merasa dijebak dan diperalat oleh suami isteri yang  datang minta tolong kepada saya. Saya sendiri tidak kenal mereka. Tapi mereka yang menghubungi saya dan mengaku sebagai keluarga. Saya tidak tahu apa tujuan mereka menjebak saya. Tapi saya yakn ada dalang dibalik ini semua,” ungkapnya.


Menurut YS, ia tidak punya kepentingan politik di balik kasus ijazah palsu Kades Rabeka. “Karena Desa Rebeka bukan Dapil (Daerah Pemilihan, red) saya. Saya juga tidak kenal Kades yang terkena kasus pemalsuan ijazah,” bebernya.


Yang membuat ia heran, yang mendatanginya saat itu bukan isteri kepala desa Rabeka. “Yang datang minta tolong kepada saya bendahara desa dan suaminya. Saya sempat tanya, dimana isterinya karena isterinya yang harus menjadi jaminan di Polres?” jelasnya.


Karena itu, lanjut YS, ia akan lapor polisi agar diusut motifnya. “Saya yakin ada dalangnya dibalik ini semua. Saya akan lapor polisi untuk ungkap semua itu,” tegasnya.


Karena, kata YS, mungkin saja ada pihak yang sengaja memanfaatkan pasangan suami-isteri tersebut untuk menghancurkan nama baik dan karier politiknya. “Mungkin saja punya motif politik untuk  menghancurkan nama baik saya dan Pak Kasatreskrim. Saya akan melaporkan mereka ke polisi supaya masalah ini menjadi terang dan jelas. Supaya polisi dapat mengungkap motif, tujuan dan dalam dibalik kejadian tersebut,” tandasnya. (***tim)

Share:

Selasa, 17 Oktober 2023

Pj. Gubernur NTT Menghadiri Rapat Paripurna ke-7

 

Voicenews Id, Kupang - Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC. menghadiri Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2023-2024 bertempat di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT pada Senin (16/10/2023).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Prov. NTT Dr. Inche D. P. Sayuna, S.H.,M.Hum.,M.Kn., dan diawali dengan pengesahan Risalah Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2023-2024, kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Tanggapan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan oleh Pj. Gubernur NTT dan Sekda Prov. NTT Kosmas D. Lana, SH.,M.Si serta Penjelasan Penjabat Gubernur NTT dalam pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTT masing-masing tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pj. Gubernur NTT dalam penyampaian tanggapan atas pandangan umum Fraksi–Fraksi DPRD Prov. NTT menyampaikan beberapa poin diantaranya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah akan terus melakukan upaya pengawalan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengkajian pada aset - aset yang berpotensi untuk meningkatkan PAD.

“Pemerintah juga telah melakukan sejumlah terobosan sebagai peningkatan upaya-upaya dalam menjangkau objek pajak khususnya pajak kendaraan bermotor melalui perluasan layanan pembayaran seperti samsat keliling, satgas samsat corner , pelayanan di pelabuhan penyeberangan, termasuk mendatangi para  wajib pajak melalui samsat door to door bahkan pelayanan samsat dibeberapa lokasi juga dilakukan pada hari sabtu, serta juga dilakukan upaya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor,”Jelas Ayodhia.

Sedangkan dalam rangka Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,  Perkembangan Prevalensi Stunting, Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Inflasi di Daerah, Standar Pelayanan Minimal, dan Pajak Daerah dan Data Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten/Kota T.A 2023. Tanggal 13 Oktober 2023, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bupati/Walikota se-NTT yang dipimpin oleh Penjabat Gubenur NTT dan dimoderatori oleh Sekda Provinsi NTT untuk saling berbagi praktik terbaik dalam penanganan sejumlah isu-isu prioritas tersebut.

"Berkaitan dengan kenaikan harga tiket pesawat, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan mengundang maskapai lain untuk melayani penerbangan dalam wilayah NTT. Sebagai informasi, Penjabat Gubernur juga telah

menyampaikan aspirasi terkait mahalnya tiket pesawat kepada Menteri Perhubungan RI di sela-sela momen Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional di Kupang tanggal 12 Oktober 2023," Ungkapnya.

Selain itu, terkait pembayaran TPP bagi ASN, Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024.

“Pemerintah sependapat dengan saran Fraksi untuk mengalokasikan dan merealisasikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Dapat kami informasikan bahwa Pemerintah telah melakukan pembayaran TPP bulan Maret dan April 2023 dan tetap mengupayakan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya, sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah,” tambah Ayodhia.

Terkait saran fraksi untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, terutama mengantisipasi masalah inflasi beras dapat dijelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar.

“Koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga terus dilakukan, baik dengan TPID maupun Satgas Pangan. Koordinasi dengan Bulog Divre NTT juga terus dilakukan dan sudah ada kesepakatan bersama untuk tidak menjual Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar) secara bundling (dengan komoditas komoditi pangan lain seperti minyak goreng),” Jelas Ayodhia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTT masing-masing tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pj. Gubernur kepada Wakil Ketua DPRD I Inche Sayuna.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni, Wakil Ketua II DPRD Provinsi NTT Ir. Petrus Christian Mboeik, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas D. Lana, SH., M.Si serta Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.(**)

Sumber berita dan foto : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Share:

Senin, 16 Oktober 2023

Asisten II Setda Provinsi NTT Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi dan Gerakan Pangan Murah

 


VOICENEWS.ID,  KUPANG - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto berkesempatan menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi secara virtual dan Gerakan Pasar Murah (GPM). Kegiatan tersebut bertempat di Lapangan Voli Kelurahan Batuplat Kota Kupang pada Senin 16 Oktober 2023.

Rakornas tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi serta selurup Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Terkait dengan kegiatan Gerakan Pasar Murah dilaksanakan bersama Bulog, ID FOOD, NAM, PT. LMU Kupang, UKM Dael Mesa, UKM Belo dan SP2HP. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembagian sembako berupa 10 Kg kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto yang hadir membawakan sambutan mewakili Pj. Gubernur NTT mengatakan Gerakan Pasar Murah sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi.

"Hari ini kita melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka ketahanan pangan yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan harga pangan karena walau laju inflasi kita baik namun harga beras kita di masyarakat masih terus naik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya menstabilkan harga pangan atau beras. Karena itu diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang sesuai," kata Ganef.

"Selain GPM pada kesempatan ini juga telah diserahkan bantuan Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) di kelurahan Batuplat dan Manulai II. Harapan saya adalah bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan ini bisa terpenuhi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara kita hari ini yakni Bulog, IDFood dan semua vendor serta petani yang sudah ikut berpartisipasi bersama pemerintah provinsi NTT dalam upaya menjaga kestabilan harga pangan yang beredar di masyarakat," kata beliau.

"Kita mendengar bahwa negara-negata maju pun mengalami inflasi yang tinggi. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, berada pada tingkat inflasi yang relatif baik, saat ini secara Nasional angka inflasi kita berada 2,28  YoY, sedangkan NTT berada pada angka 2,19 YoY( Kota Kupang 1,87%, Maumere 3,86 % dan Waingapu 3,25 %)  dibawah tingkat nasional. Ini suatu kondisi yang sangat perlu diacungi jempol karena baru pernah terjadi dan ini semua atas usaha semua pihak tidak hanya pemerintah dalam menjaga laju inflasi kita." Ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat dan pemerintah tidak boleh lengah dalam usaha menjaga laju inflasi agar bisa tetap stabil. "Kita perlu terus memantau ketersediaan dan harga  pangan yang beredar di masyarakat," ungkap beliau.

Ia turut menjelaskan, ketahanan pangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara.

"Ketahan pangan yang terganggu tentu berpengaruh pada stabilitas keamanan suatu negara. Negara yang tidak cukup pangan maka import menjadi keputusan yang harus diambil sedangkan kalau ketahanan pangan suatu negara kuat maka negara tersebut menjadi lumbung pangan dunia dan bisa eksport artinya bahwa pangan menjadi komoditas ekonomi. Salah satu komoditi pangan yang cukup berpengaruh pada di negara kita adalah beras. Dan kondisi saat ini produksi beras kita belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka pemerintah Indonesia masih mengimport beras dari  Vietnam. Ini adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangannya," panjang Ganef. (Voicenews.id/fegas)

Sumber : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Share:

Jumat, 13 Oktober 2023

Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba Diawali Dengan Doa Bersama

Posr Bersama Penjabat Walikota Kupang, Fahrensi Funay dan Para Undangan Foto: Fian Selan)

Kupang, Voice News.Id - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT dan Kontraktor Pelaksana PT. Dewanto Citra Pratama menggelar acara Doa Bersama untuk memgawali pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba di Kota Kupang, NTT pada Kamis (12/10/23).

Seperti disaksikan tim media ini, ratusan orang menghadiri acara yang berlangsung di sisi timur Jembatan Liliba. Acara Doa Bersama yang berlangsung khidmat tersebut, dipimpin 3 tokoh agama, yakni Ustad Muhammad Ramli Nurawi, Rm. Yasintus Efi, PR dan Pdt. Sepy M. Hawu, S.Th. 

Dalam doanya, ketiga tokoh agama tersebut mendoakan agar pelaksanaan Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba dapat berjalan lancar sehingga dapat berguna bagi Masyarakat Kota Kupang khususnya, dan Masyarakat NTT pada umumnya.

Dalam acara yang berlangsung sederhana tersebut, hadir Penjabat Walikota Kupang, Fahrensi Funay dan jajaran pimpinan serta staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kupang. Hadir juga Wakapolres Kupang Kota, para undangan, pimpinan dan staf BPJN NTT, serta jajaran Pimpinan PT. Dewanto Citra Pratama, Melkianus Lubalu.

Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto dalam sambutannya pada kesempatan itu, meminta dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Kota Kupang, Polres Kupang Kota, Dinas Perhubungan Kota dan Pol PP serta semua unsur terkait agar pelaksanaan Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba dapat berjalan lancar.

“Kita harap dengan dukungan dan kerjasama yang baik antar semua unsur terkait maka pekerjaan Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba ini dapat berjalan lancar dan dapat diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh Presiden Jokowi,” harap Kabalai PJN NTT yang akrab di sapa Junto.

Sementara itu, Melkianus Lubalu yang ditemui disela-sela acara tersebut mengatakan, pihaknya mengharapkan dukungan dari Masyarakat setempat dan Kota Kupang pada umumnya demi kelancaran Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba.

“Kami akan memberikan yang terbaik bagi Masyarakat Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Kami upayakan untuk bisa selesai dan diresmikan Presiden Jokowi sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya,” harap kontraktor yang akrab disapa Ongko Ming. 

Disaksikan tim media ini, pekerjaan pembersihan lokasi telah dilakukan. Titik Lokasi Pembangunan jembatan tampak telah dibersihkan. Begitu pula lokasi base camp yang menjadi tempat acara Doa Bersama tersebut dilangsungkan, telah dibersihkan oleh kontraktor pelaksana.

Jalan menuju dasar Kali Liliba juga telah dibangun. Jalan tersebut melinggar dari punggung bukit di sisi timur (tempat base camp, red) menuju dasar Kali Liliba (sisi barat Jembatan Liliba, red) yang akan menjadi titik bore phile untuk 2 tiang pancang tengah Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penandatangan kontrak Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ telah dilakukan pada tanggal 27 September 2023. Acara tersebut disaksikan Kepala PJN NTT, Agustinus Junianto (dan jajarannya, red), Sekda NTT, Kosmas D. Lana, Penjabat Walikota Kupang, Fahrensy Funay (dan jajarannya, red) dan para undangan lainnya.

Konstruksi Jembatan Kembar ‘Merah Putih Liliba tersebut berbeda dengan Jembatan Liliba I. Konstruksi Jembatan Kembar “Merah Putih’ Liliba menggunakan 4 tiang pancang dengan system bore phile. Selain 2 tiang pancang di kedua sisi kali, jembatan yang akan dibangun ini mempunyai 2 tiang pancang di tengah kali. Sedangkan Jembatan Liliba I hanya memiliki 1 tiang pancang tengah. (ian/ace/nus)

Share:

Sabtu, 30 September 2023

Jembatan Kembar Merah Putih Liliba Dibangun Setelah 12 Tahun Dinantikan

 


Kota Kupang, Voice News Id– Jembatan Kembar Merah Putih Liliba Kota Kupang akhirnya mulai dibangun setelah diperjuangkan dan dinantikan pembangunannya selama 12 tahun oleh masyarakat Kita Kupang. BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) NTT telah memulai Pembangunan jembatan tersebut  dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK 1.1 BPJN NTT dengan kontraktor Pelaksana pada Rabu (27/9/23) di Aula Serbaguna BPJN NTT.

Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto dalam sambutanya saat penandatanganan Kontrak Duplikasi Jembatan Liliba oleh PPK 1.1 BPJN NTT dan Paket Pengawasan Teknik Duplikasi Jembatan Liliba mengatakan hal itu dalam sambutannya dalam acara penandatanganan kontrak pembangunan jembatan tersebut.

“Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Timur mengusulkan pengerjaan Jembatan Kembar Liliba melalui Balai Jalan Nasional untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang terjadi belasan tahun terakhir. Namun saat itu terkendala dengan anggaran dan lahan sehingga tidak terealisasi. Namun hari ini, kita saksikan momen penandatanganan kontrak pengerjaan Jembatan Liliba Dua dan yang disaksikan oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota dan kita semua,” jelas Junianto.

Menurut Kabalai BPJN NTT, mulai dikerjakannya Jembatan Kembar Liliba melewati proses yang panjang. Proyek tersebut sudah diusulkan sejak tahun 2012, namun tidak terealisasi hingga ditahun 2023 ini.

“Di tahun 2016 BPJN NTT kembali mengajukan permohonan pengerjaan proyek jembatan kembar Liliba, namun saat itu masih terkendala lagi dengan dana. Daerah lain di Indonesia saat itu menjadi fokus perhatian, sehingga usulan kita belum terjawab,” beber Junianto.

Tahun 2017, lanjut Kabalai Junianto, BPJN kembali mencoba mengusulkan dengan fokus saat itu pembebasan lahan, dan itu berlangsung hingga tahun 2018. Ditahun 2020 dari Direktorat Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR turun melakukan survey dan menemukan masih memenuhi syarat untuk, sehingga pengerjaan jembatan kembar Liliba dipending.

Baru di tahun 2021, kata Junianto, BPJN NTT mengusulkan lagi proyek tersebut namun masih mengalami kendala yang sama. “ Baru ditahun 2022 kita usulkan lagi dan diterima, sehingga kita lengkapi semua kelengkapan administrasi yang diminta. Dan hari ini kita ikuti proses penandatanganan kontrak,” sebutnya.

Junianto menjelaskan, bahwa kontrak kerja untuk proyek tersebut bernilai Rp 72.413.655.000 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sifatnya multi years dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender hingga September 2024 mendatang.

Perhubungan untuk mengatur rekayasa lalu lintas, serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan lokasi serta menegakkan perda jika masih ada upaya untuk menghambat pekerjaan jembatan kembar Liliba.

Acara penandatangan kontrak duplikasi Jembatan Liliba oleh PPK 1.1 Provinsi NTT dan paket pengawasan teknik duplikasi Jembatan Liliba oleh PPK Pengawasan, turut disaksikan langsung oleh pejabat struktural di lingkungan BPJN NTT, para Kasatker dan PPK di lingkungan BPJN NTT, serta para penyedia jasa.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda BTT, Cosmas D. Lana, SH, M.Si mewakili Penjabat Gubernur NTT. Sementara para pejabat yang turut mendampingi Pj. Walikota Kupang, antara lain Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi Dethan,ST, M.SI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, AP, M.Si dan Kasat Pol PP Kota Kupang, Rudy Abubakar, S.Sos, M.Si. (sf/tim)

Share:

Kamis, 21 September 2023

Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya Ditutup ‘Lahirkan Catatan dan Rekomendasi’

 

Kupang, Voicenews - Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya, ditutup dengan resmi oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVI NTT, I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si, pada, Kamis (21/09/2023). Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 19 hingga tanggal 21 September, bertempat di Hotel Harper Kota Kupang.

Mengawali sambutan penutupannya, I Made Dharma Suteja, mengatakan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI Nusa Tenggara Timur bersyukur karena dapat bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi melaksanakan rapat koordinasi Bersama pimpinan maupun perwakilan dari OPD Kebudayaan serta OPD Bidang Pembangunan Daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

I Made Dharma, mengatakan, berdasarkan diskusi-diskusi yang terjadi dalam Rapat Tekinis tersebut, maka lahirnya beberapa catatan rekomendasi dan kesimpulan penting yang tentunya perlu diketahui bersama, yaitu :

1. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi kerja, antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI Nusa Tenggara Timur dengan OPD Kebudayaan di setiap daerah. Sinergi dan kolaborasi kerja ini harus memperhatikan 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Direktorat jenderal Kebudayaan, Fitra Arda, yaitu:

     a.Prinsip pengarusutamaan kebudayaan, dengan menjadikan kebudayaan sebagai salah     satu sektor  utama dalam pembangunan.

  b.Prinsip menjadikan masyarakat sebagai pusat kebudayaan, karena masyarakat    merupakan pelaku budaya, sedangkan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator.

     c.Prinsip penguatan ekosistem budaya yang berkelanjutan.

2. Rencana Kerja OPD Kebudayaan perlu mengacu kepada indikator Pembangunan  bidang kebudayaan yang dibuat oleh Bappeda/Bappelitbang.

3. Perlu sinkronisasi antara dokumen PPKD dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sehingga PPKD dapat memberi warna terhadap Pembangunan di masing-masing daerah.

4. Perlu adanya program yang memperhatikaan kekhasan NTT dalam perencanaan pembangunan kebudayaan secara nasional, sebagai contoh memanfaatkan adanya Rumah Pengasingan Bung Karno, untuk mempromosikan Kota Ende sebagai kota Pancasila.

5. DAPOBUD merupakan salah satu indicator dalam menentukan Indeks Pembangunan Kebduayaan Daerah. Tentunya data di dalam DAPOBUD perlu selalu dimutakhirkan. Maka dari itu, informasi-informasi terkait OPK baru maupun CB/ODCB baru sebaiknya diupdate di dalam DAPOBUD.

“Itulah beberapa catatan rekomendasi  yang kami simpulkan dari hasil Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya Nusa Tenggara Timur. Dan semoga dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan Pembangunan bidang kebudayaan di semua daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ucap I Made Dharma Suteja.

Dia mengucapkan, selaku penyelenggara, pihaknya menyampaikan terimakasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Seluruh Pimpinan OPD Bidang Kebudayaan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Seluruh Pimpinan OPD Bidang Perencanaan Pembangunan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Semoga pertemuan ini menjadi berkah terhadap pemajuan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu Memberkati kita semua,” tutur A Made Dharma, seraya menutup kegiatan tersebut dengan resmi. (Nelson/VN)

 

 

Share:

Rabu, 20 September 2023

Sesditjenbud, Fitra Arda, Buka Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (Sesditjenbud), Fitra Arda,Saat Membuka Kegiatan Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya Tingkat Provinsi (Lewat Daring). Foto : Zam WNN

Kupang. Voicenews IdRapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI NTT, dilaksanakan di Hotel Harper Kota Kupang, pada, Selasa (19/09/2023). Kegiatan tersebut akan dilangsungkan selama 3 hari yang akan ditutup pada tangga 21 September 2023.

Rapat Teknnis Pelestarian Warisan Budaya ini dibuka secara Daring oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (Sesditjenbud), Fitra Arda, yang dihadiri oleh  Kasubdit Sosial dan Budaya Dit. SUPD III Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Suharto (hadir secara daring), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Kepala Organisasi Perangkat Dinas yang menangani bidang Kebudayaan di Kabupaten/Kota dalam  Wilayah NTT, Kepala Bappeda di Kabupaten/ Kota di Wilayah NTT, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan  Provinsi NTT,  Kepala Balai Guru Penggerak  Provinsi NTT, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT, Kepala LLDIKTI Wilayah XV Provinsi NTT, Kepala BAN SM dan BAN Paud, Narasumber baik dari kemendagri, setditjenbud, dinas Pendidikan dan kebudayaan maupun Bappeda, Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT beserta jajarannya, Penggiat Budaya Se Provinsi NTT, Teman teman wartawan Media Elektronik.

Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Fitra Arda, menyampaikan salam hormat dan terimakasih banyak kepada semua yang hadir dalam acara pembukaan ini.

Fitra Arda, menjelaskan, Dalam UU Pemajuan Kebudayaan menggariskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan, sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan.

“Untuk mendukung langkah-langkah tersebut sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, hal itu merupakan syarat mutlak dalam perumusan rencana dan upaya pemajuan kebudayaan nasional,” ucap Fitra.

Katanya, keempat langkah tersebut saling terhubung dan tak dapat dipisahkan. Pencapaian setiap langkah mendukung langkah-langkah strategis lainnya. Karena itu, penerapan keempat langkah strategis bukan untuk dilakukan secara berjenjang atau setahap demi setahap, tapi secara bersamaan.

“Hanya melalui penerapan serentak, tujuan UU Pemajuan Kebudayaan atas kepada masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa terwujud,” tandasnya

Fitra mengungkapkan, indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTT tergolong rendah, berada di urutan ke 6 dari 34 provinsi di Indonesia. Karena itu dia menghimbau semua dinas instansi terkait untuk berkolaborasi dengan Bapeda di daerah masing-masing agar tersedianya anggaran untuk pemajuan kebudayaan di daerah NTT.

Dijelaskan lagi bahwa Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK), didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

“Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Provnisi NTT tahun 2021 berada pada angka 48,18 dan secara nasional berada pada peringkat ke 28 atau urutan enam paling belakang di Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak semua pegiat dan pelaku seni, para budayawan, para guru seni budaya, pihak Dinas dan d instansi terkait, agar  bisa berkolaborasi untuk upaya pemajuan kebudayaan di NTT,” ucap Fitra Arda, dan langsung membuka Kegiatan tersebut dengan resmi.

Sebelum pembukaan acara, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd memberikan sambutan bahwa kehadiran BPK Wilayah XVI di NTT, akan sangat membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam usaha memajuakan kebudayaan. Karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi, dia menyampaikan terimakasih banyak kepada BPK XVI, Setditjen Kebudayaan, Fitra Arda, yang sudi melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, menggali, mengemba ngkan dan melestarikan kebudayaan masyarakat NTT menjadi kekayaan nasional.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd, saat memberikan sambutan. Foto : Zam TGD.

“Semoga lewat Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya ini, bisa melahirkan pokok-pokok pikiran yang cerdas serta rencana-rencana strategis untuk upaya pemajuan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,”tuturnya.

Dalam laporannya sebagai pihak penyelenggara, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI NTT, I Made Dharma Suteja,S.S.,M.Si, menjelaskan dasar utama pihaknya melakukan kegiatan itu, karena Provinsi NTT miliki beragam etnis dan budaya yang tersebar di 22 kabupaten kota, sehingga Balai Pelestarian Kebudayaan XVI NTT,  memerlukan koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah, supaya terjadi sinkronisasi yang baik antara pusat dengan daerah, maka perlu diselenggarakan kegiatan berskala regional, yang mampu memayungi koordinasi antara dinas yang mengampu bidang  kebudayaan di daerah kabupaten dan provinsi dengan pihak BPK.

“Tema pada Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya pada tahun 2023 ini adalah Sinergisitas Program Menuju Pemajuan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Yang Berkelanjutan,” ungkap Imade Dhrama Suteja.

Kata I Made Dharma, ada beberapa hal penting yang dibahas dalam kegiatan tersebut, yakni Pokok Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD), Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), Cagar Budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Ini sekaligus menjadi catatan bagi Bapedda/Bapelitbang bahwa kabupaten/kota belum memiliki akun DAPOBUD, PPKD belum sesuai format sehingga harus dimutakhirkan, bahkan belum terbentuknya Team Ahli Cagar Budaya  di Kabupaten kota, serta minimnya pencatatan serta penetapan Warisan Budaya Takbenda pertahun di Provinsi NTT, dimana tahun 2023 hanya ditetapkan 2 (dua) WBTB Indonesia yakni Kfui (dari Kabupaten Belu) dan Sbobano (dari Kabupaten Timor Tengah Selatan), yang notabene NTT kaya akan khazanah budayanya.

“Untuk  itulah kami mengundang juga Bappeda, karena kebudayaan tidak hanya harus disuport dengan doa tetapi juga dengan kebijakan, khususnya penganggaran,” ujarnya.

Dia mengatakan, sejalan dengan hal tersebut dan dilihat dari potensi budaya yang ada diwilayah kerja,  masih sangat banyak mata budaya yang bisa diangkat dan ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya baik peringkat kabupaten kota bahkan bisa peringkat provinsi, bahkan kalau memungkinkan kita ajukan ke UNESCO.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVI NTT, I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si, saat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan. Foto : Zam TGD

Namun I Made ingatkan juga kalau kita sekarang sudah memiliki  PPKD dan Strategi kebudayaan nasional, apapun yang akan diangkat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dan Cagar Budaya haruslah sesuai dengan PPKD yang telah ditetapkan.

Terkait dengan berbagai hal yang telah disampaikan di atas, dia berharap semoga lewat Kegiatan Rapat Teknis Pelestarian Warisan Budaya yang dilakukan pihaknya, bisa tercipta koordinasi, serta hubungan kerjasama yang erat dalam membangun, mengembangkan, melestarikan kebudayaan antara pihak UPT BPK Wilayah XVI NTT dengan dinas yang mengampu bidang kebudayaan di daerah, maupun Provinsi NTT.

“Kami memiliki harapan yang besar dengan adanya kegiatan ini terjadi sinkronisasi kegiatan yang baik, sehingga kegiatan kami sebagai UPT Pusat yang berada di daerah tidak tumpang tindih dengan program kerja serta kegiatan teman-teman di dinas,” ucap I Made Dharma Suteja, mengkahiri sambutanya.  

Informasi tambahan yang diperoleh media ini, bahwa sesuai jadwal acara, materi-materi yang akan dipaparkan oleh para nara sumber dalam kegiatan ini adalah :

1.Program Prioritas Direktorat Jendseral Kebudayaan tahun 2024, yang dibawakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan.

2. Prioritas Penganggaran Kebudayaan dalam RPJMD/Konektivitas PPKD dalam Penyusunan RPJMD, oleh Bina Bangda Kemendagri. 

3. Penyusunan PPKD 2024, oleh Pokja PPKD Sesditjenbud.

4. Pendaftaran dan Registrasi DAPOBUD, oleh Pokja DAPOBUD Sesditjenbud.


5. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kebudayaan di Provinsi NTT, oleh BAPEDA Provinsi NTT.

6. Program Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. 

7. Sinkronisasi Program/Kegiatan BPK Wilayah XVI tahun 2024, oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI. (Nelson/vn)




Share:

KASUS VINA TERBONGKAR

IKLAN BANNER

GALERY BUDAYA SUMBA

Label

PANORAMA PANTAI LAMALERA

BERITA TERBARU

GALERY BUDAYA MASYARAKAT SABU