Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Buka Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Kebudayaan Yang Dilaksanakan BPK XVI

 

Voicenews Id - Balai Pelestaian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVI Nusa Tenggara Timur (NTT), melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Kebudayaan, bertempat di Hotel Kristal Kota Kupang, pada, (16/11/2023).

 Tema kegiatan ini yaitu ;  “Warisan Budaya, Hibah Masa Lalu, Sejauh Mana Kita Tahu”. Dan sesuai rencana kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 November sampai tanggal 18 November 2023.

 Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd dan dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari para Mahasiswa, Dosen, Museum, serta para stakeholder yang terkait dengan perlindungan kebudayaan.

 Dalam sambutanya, Linus Lusi, mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI yang telah melakukan kegiatan ini, yang tentunya sangat berdampak positif  untuk kemajuan kebudayaan di Provinsi NTT.

 Ia juga berterimakasih banyak kepada semua peserta yang turut hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perlindungan kebudayaan tersebut.

 Linus Lusi mengatakan, Warisan Budaya peninggalan nenek moyang yang  merepresentase berbagai nilai-nilai luhur yang mesti dijaga dan dilestarikan bersama dari masa ke masa sehingga tetap lestari sepanjang zaman.

 Karena itu, dia mengajak seluruh komponen dengan upaya pemajuan dan pelindungan kebudayaan, untuk tetap merawat nilai-nilai kebudayaan yang ada di NTT agar tidak tergerus oleh zaman di era globalisasi ini. 

 “Semoga apa yang diperoleh dalam kegiatan ini, dapat semakin mendorong kita untuk lebih giat lagi berjuang bersama demi memajukan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur ”, Ucap Linus seraya dengan resmi membuka kegiatan tersebut.

 Mengawali kegiatan pembukaan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI NTT, I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si membeberkan berbagai hal dan juga terkait masalah yang dihadapi pihaknya dalam upaya pemajuan dan pelindungan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur.

 Dikatakannya, tujuan utama kegiatan tersebut dilakukan yakni, untuk lebih mengenalkan warisan budaya kepada akademisi dan stakeholder kebudayaan yang berada di Provinsi NTT.

 Dia menjelaskan, alasan tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut karena  minimnya warisan budaya di NTT yang dikenal  di tingkat nasional maupun di tingkat lokal atau daerah.

 “Sampai saat ini hanya tercatat ada 34 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)  Nasional yang berasal dari Provinsi NTT, dan hanya ada 2 Cagar Budaya di Provinsi NTT yang tercatat sebagai cagar budaya Nasional”, Ucapnya.

 Dia mengatakan, warisan budaya adalah hibah masa lalu dari nenek moyang kita, namun, sejauh mana kita mengetahuinya, sejauh mana kita melakukannya, inilah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri sebagai orang yang hidup di NTT.

 Dia menambahkan, warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan budaya menyiratkan ikatan bersama milik suatu komunitas yang mewakili sejarah juga identitas komunitas tersebut pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang.

 “Karena warisan budaya merepresentasikan suatu komunitas, suatu kelompok, maka sebagai bukti eksistensi, tentunya warisan budaya tidak hanya harus dijaga, namun juga harus dikembangkan. Mengembangkan kebudayaan sama artinya dengan memajukan suatu kebudayaan,” Ucapnya.

 I Made Dharma, mengatakan lagi bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Upaya-upaya “Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan”.  

 Akan tetapi, selama 6 tahun pasca ditetapkannya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan yakni UU No 5 tahun 2017 dan beberapa peraturan pendukungnya, hal yang dicita-citakan insan pemajuan kebudayaan sampai saat ini belumlah mencapai titik yang ideal.

 Kata I Made,  untuk menggapai cita-cita pemajuan kebudayaan yang ideal, maka lewat kegiatan ini pihaknya mengundang para nara sumber yang berasal dari berbagai kalangan, yaitu;

1.  Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Provinsi NTT, Bapak Yunus Nusi, yang pada hari ini akan berbicara mengenai “Ekosistem Kebudayaan di NTT dan keragaman dalam membangun kebudayaan”; 

2.  Ibu Annytha I. R. Detha, Akademisi sekaligus Budayawan. Beliau akan berbicara mengenai “Peran Perguruan Tinggi dalam pemajuan kebudayaan”;

3.  Bapak Kondradus Blajan, akademisi sekaligus Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi NTT ; 

4.  Ibu Ina Djara, S.Sos. MM, Perwakilan dari TVRI NTT, yang akan berbicara mengenai “Peran Media dan Pendokumentasian Khazanah Budaya dalam Pemajuan Kebudayaan di NTT”;

5.  Kepala UPTD Museum Negeri NTT, Bapak Aplinuksi Meximus A. Asamani, yang akan berbicara mengenai “Peran Penting Museum NTT sebagai bagian pelindungan kebudayaan”; 

6.  Kepala UPTD Taman Budaya Gerson Poyk, Bapak Muhadi, yang akan berbicara mengenai “Peran Taman Budaya sebagai Media Ruang Berkebudayaan bagi Seniman, Budayawan dalam Pemajuan Kebudayaan”;

7.  Bapak Iskandar Eko Priyotomo, dan Bapak Siswanto, Perwakilan dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek, yang akan berbicara mengenai “standarisasi Museum Daerah”. 

“Semoga dengan masukan-masukan dari para nara sumber, semakin mengasah pemikiran-pemikiran seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya pemajuan dan perlindungan kebudayaan, sehingga semuanya bersatu padu   berjuang memajukan kebudayaan di NTT tercinta,” Ucap I Made.

 Untuk diketahui bersama, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 November sampai tanggal 18 November 2023. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari Mahasiswa/i dari 4 Perguruan Tinggi yang ada di Kota Kupang, 6 orang Mahasiswa/i Program Magang Bersertifikast Kebudayaan yang ada di BPK Wilayah XVI Nusa Tenggara Timur, LP2M Undana, Staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, serta staff UPT Museum Negeri NTT. ( voicenews Id/ Nelson)

Read More

Diduga Ada Kriminalisasi Dibalik Penetapan Tersangka 3 Pejabat PT. SIM di Kasus BGS Hotel Plago

Kupang, Voice News.Id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terhadap PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) dalam Kerjasama/kontrak Bangun Guna Serah (BGS) Hotel Plago di Kelurahan Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Diduga penetapan 3 orang pejabat PT. SIM merupakan kriminalisasi karena tak ada kerugian negara dalam kasus PHK PT. SIM oleh Pemprov NTT dalam kerjasama mitra BGS tanah Hotel Plafon.

Demikan dikatakan Penasihat Hukum PT. SIM, Khresna Guntarto, SH, M.Kn yang dimintai tanggapannya melalui hand phonenya terkait proses hukum kasus dugaan korupsi penggunaan asset tanah milik Pemprov NTT di Pantai Pede, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT terhadap PT. SIM untuk membangun Hotel Plago dengan nilai investasi sekitar Rp 25 Miliar.

“Tak ada kerugian negara dalam LHP BPK RI Nomor: 91b/LHP/XIX.KUP/05/2021. Saya duga perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik Kejati NTT tanpa dasar dan mengada-ada. Darimana jaksa menetapkan kerugian negara hingga Rp 8,5 M? Kami duga ini merupakan bentuk kriminalisasi penyidik terhadap klien kami,” tandas Khresna.

Menurut Khresna, temuan dalam LHP BPK tersebut hanya mengungkapkan adanya potensi kehilangan pendapatan Pemprov NTT dalam kasus PHK PT. SIM yang tidak sesuai ketentuan. “BPK RI juga mengungkapkan bahwa penunjukan mitra pengganti PT. SIM, yakni PT. Flobamor oleh Gubernur VBL tidak sesuai ketentuan. Tidak ada temuan kerugian negara atau rekomendasi wajib setor oleh PT. SIM,” jelasnya.

Pemeriksa BPK RI, lanjutnya, hanya mengungkapkan adanya kehilangan potensi pendapatan oleh Pemprov NTT akibat PHK tersebut karena pemeriksa mendapatkan informasi yang keliru terkait dimulainya perhitungan pembayaran kontrak BGS tersebut. “BPK RI mengira perhitungan pembayaran dimulai sejak tahun 2014, 2015 dan 2016. Padahal sesuai kontrak, perhitungan pembayaran baru dimulai sejak tahun 2017 ketika Hotel Plago mulai beroperasi,” ungkapnya.

Namun, kata Khresna, setelah pihaknya mengklarifikasi kepada BPK RI berdasarkan kontrak BGS maka hal itu diterima oleh BPK RI. “Jadi perhitungan pembayaran kontribusi mulai dihitung sejak tahun 2017. Dan selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2017, 2018 dan 2019, klien kami membayar kontribusi sebesar Rp 255 Juta per tahun,” bebernya.

Sedangkan pada tahun 2020, jelas Khresna, terjadi pandemi covid-19 sehingga PT. SIM belum dapat membayar kontribusi tersebut. “Klien kami belum membayar karena semua usaha perhotelan dan lainnya terdampak Pandemi Covid-19 dan hal itu sudah diberitahukan kepada Pemprov NTT (sebagaimana diatur dalam kontrak jika terjadi bencana, red),” bebernya.

Mengenai nilai kontribusi dalam kontrak BGS yang dianggap rendah oleh penyidik, Khresna menjelaskan, perhitungan yang ditetapkan dalam kontrak BGS tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni dengan besaran prosentase 3,3 %. Sementara itu, Gubernur NTT, baru mengeluarkan Pergub pada tahun 2016 dengan besaran prosentase 2 %.

“Jadi besaran kontribusi dalam kontrak BGS tahun 2014 itu sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri dan besaran prosentasenya diatas Pergub. Lalu bagaimana bisa dikatakan terlalu rendah? Jangan mengada-adalah,” kritiknya.

Khresna menjelaskan, perhitungan yang dilakukan oleh penyidik Kejati NTT menggunakan aturan yang baru terbit di tahun 2021 dan menggunakan NJOP tahun 2022. “Kontraknya dilakukan sejak tahun 2014 kok penilaiannya dilakukan berdasarkan aturan dan NJOP tahun terakhir. Yang benar saja. Ini yang saya bilang diduga ada kriminalisasi terhadap klien kami,” tegasnya.

Menurut Khresna, perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik Kejati NTT tidak fair dan sangat merugikan kliennya. “Nilai kerugian negara yang ditetapkan penyidik Kejati NTT sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dengan melibatkan BPKP Perwakilan NTT. Jangan karena ada konflik kepentingan, lalu 3 orang klien kami yang dikorbankan,” kriknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK RI dalam LHP-nya mengatakan bahwa pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PT. SIM tidak sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT telah menetapkan 3 orang tersangka.

Namun Penasihat Hukum (PH) TDSB, Melkson Beri, SH, M.Si menduga penetapan status tersangka dan penahanan terhadap kliennya merupakan bentuk kriminalisasi. Tersangka dituduh sebagai pengguna barang dan pihak yang berperan aktif dalam negosiasi harga dan penetapan pemenang lelang Bangun Guna Serah (BGS) sehingga dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan negara/daerah hingga mencapai sekitar Rp 8,5 Miliar oleh penyidik Kejati NTT.

Padahal faktanya, kasus tersebut merupakan kasus perdata. TDSB juga tidak melakukan apa yang dituduhkan penyidik kepadanya dan masih ada atasan TDSB yang berperan aktif dalam penandatanganan perjanjian tersebut.

“Kami merasa klien kami, Ibu TDSB telah dikriminalisasi dalam kasus Hotel Plago. Sebenarnya kasus tersebut merupakan kasus perdata. Klien kami juga tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Apakah klien kami yang hanya seorang kepala bidang (kabid) harus menanggung apa yang dilakukan atasannya? Ini sangat tidak adil dan sangat merugikan klien kami,” tandas Melkson.

Menurut Melkson, kliennya TDSB yang hanya sebagai seorang Kepala Bidang tidak pantas untuk memikul tanggungjawab para atasannya yang telah meninggal dunia. Apalagi kliennya sebagai Sekretaris Panitia Lelang telah menjalankan tugasnya dengan melakukan pengumuman lelang di Koran Harian Pos Kupang dan Papan Pengumuman Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.

Pelelangan dilakukan sebanyak 2 kali. Namun hanya PT. SIM yang memasukan penawaran sehingga perusahaan itu ditunjuk oleh Gubernur NTT sebagai pemenang tender. Negosiasi harga yang ditetapkan kliennya TDSB pada tahun 2014 sebesar 3,33 % dari nilai bangunan. Nilai tersebut lebih besar 1,33 % dari SK Gubernur yang ditetapkan tahun 2016.

Menurut Melkson, klienya juga bukan pengelola barang seperti dituduhkan jaksa karena pengguna barang sebenarnya adalah Kadis Pendapatan dan Aset Daerah. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekda NTT. Sedangkan Gubernur adalah penanggungjawab barang daerah karena itu, kontrak BGS tersebut ditandatangani oleh Gubernur NTT. (fian/redi/pace)

Read More

YS Akan Polisikan Pelaku Karena Dijebak Dengan Vidio Hasil Editan

Kupang, Voice News.Id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ADPRD) Kabupaten Kupang, YS mengaku dijebak dan diperalat oleh SM dan isterinya, oknum Bendahara Desa, Rebeka, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Tujuannya untuk memfitnah dan menghancurkan reputasi politiknya menjelang pemilihan legislative 2024.

Demikian dikatakan YS melalui rilis yang diberikannya saat dikonfirmasi terkait beredarnya video dan berita yang menuding dirinya terlibat dalam mafia kasus untuk membebaskan Kepala Desa Rebeka, AYB (yang ditangkap Polres Kupang dalam kasus ijazah palsu namun telah ditangguhkan penahanannya oleh Polres Kupang, red).

“Saya dijebak dan diperalat oleh SM dan isterinya. Saya akan lapor mereka ke polisi karena ini mencemarkan  nama baik dan reputasi politik saya. Biar supaya masalah ini menjadi terang dan jelas. Siapa dalang dibalik ini semua,” tandasnya.

Menurut YS, saat ia memasuki ruang fraksinya, ia melihat suami-isteri tersebut tapi tidak pernah melihat ada uang yang diletakkan di atas mejanya kerjanya. “Dari video itu, ada sejumlah uang (sekitar Rp 2 juta, red) yang diletakkan di atas meja saya saat saya belum dan di ruangan fraksi atau duduk di kursi/meja kerja saya di ruang fraksi. Itu video hasil editan. Saya tidak pernah lihat uang itu,” tegas YS.

Ia menjelaskan, jumlah uang yang ada dalam video tersebut juga hanya sedikit. “Tidak mungkin uang yang di atas meja tersebut jumlahnya mencapai Rp 20 juta. Saya tidak pernah lihat ada uang di atas meja tersebut. Apalagi itu di ruang fraksi, tempat terbuka. Lalu uang yang ada dalam video tersebut hanya sedikit. Tidak mungkin sampai Rp 20 juta. Saya tidak pernah terima uang itu,” bantah YS. 

Ia merasa ada yang aneh dalam video tersebut. “Kok ada orang yang mau minta tolong kepada saya tapi pamer-pamer uang? Ini Namanya menjebak. Saya sangat yakin, itu 2 vidio yang diambil di saat yang berbeda, tapi diedit seolah-olah hanya satu video,” tandasnya.

Ia mempertanyakan, mengapa ada uang yang sengaja diletakkan dan dipamerkan di atas meja dan di buat vidionya saat ia belum ada/belum duduk di kursinya. “Aneh sekali khan? Coba perhatikan vidionya. Kenapa saat saya ada, uangnya tidak ada  lagi. Vidio itu hasil editan. Kenapa dalam video itu tidak ada gambar saat saya ambil atau pegang uang yang diletakkan diatas meja?” beber YS.

YS mengakui, bahwa saat pertemuan tersebut ia hanya disodorka amplop coklat yang kata pasangan suami-isteri tersebut berisi uang Rp 20 juta. “Saya hanya disodorkan amplop yang katanya berisi uang lalu saya isi di map tapi saya sodorkan kembali. Tapi saya tidak lihat wujud uang itu terdiri dari uang Rp 100 ribu atau Rp 50 ribu, saya tidak tahu. Itu bisa dilihat dalam video tersebut. Saya tidak terima uang itu,” katanya.

Ia menjelaskan, niatnya hanya ingin membantu tidak ada kepentingan lain. “Menyangkut uang, itu urusan mereka. Kasih atau tidak itu urusan mereka. Saya hanya bantu untuk bicara tapi soal uang saya tidak campur. Saya dijebak, diperalat dan difitnah. Saya akan tuntut mereka,” tegasnya.

YS mengaku teledor dan masuk dalam jebakan suami-isteri tersebut. “Saya merasa dijebak dan diperalat oleh suami isteri yang  datang minta tolong kepada saya. Saya sendiri tidak kenal mereka. Tapi mereka yang menghubungi saya dan mengaku sebagai keluarga. Saya tidak tahu apa tujuan mereka menjebak saya. Tapi saya yakn ada dalang dibalik ini semua,” ungkapnya.

Menurut YS, ia tidak punya kepentingan politik di balik kasus ijazah palsu Kades Rabeka. “Karena Desa Rebeka bukan Dapil (Daerah Pemilihan, red) saya. Saya juga tidak kenal Kades yang terkena kasus pemalsuan ijazah,” bebernya.

Yang membuat ia heran, yang mendatanginya saat itu bukan isteri kepala desa Rabeka. “Yang datang minta tolong kepada saya bendahara desa dan suaminya. Saya sempat tanya, dimana isterinya karena isterinya yang harus menjadi jaminan di Polres?” jelasnya.

Karena itu, lanjut YS, ia akan lapor polisi agar diusut motifnya. “Saya yakin ada dalangnya dibalik ini semua. Saya akan lapor polisi untuk ungkap semua itu,” tegasnya.

Karena, kata YS, mungkin saja ada pihak yang sengaja memanfaatkan pasangan suami-isteri tersebut untuk menghancurkan nama baik dan karier politiknya. “Mungkin saja punya motif politik untuk  menghancurkan nama baik saya dan Pak Kasatreskrim. Saya akan melaporkan mereka ke polisi supaya masalah ini menjadi terang dan jelas. Supaya polisi dapat mengungkap motif, tujuan dan dalam dibalik kejadian tersebut,” tandasnya. (***tim)

Read More

Pj. Gubernur NTT Menghadiri Rapat Paripurna ke-7

 

Voicenews Id, Kupang - Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC. menghadiri Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2023-2024 bertempat di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT pada Senin (16/10/2023).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Prov. NTT Dr. Inche D. P. Sayuna, S.H.,M.Hum.,M.Kn., dan diawali dengan pengesahan Risalah Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2023-2024, kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Tanggapan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan oleh Pj. Gubernur NTT dan Sekda Prov. NTT Kosmas D. Lana, SH.,M.Si serta Penjelasan Penjabat Gubernur NTT dalam pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTT masing-masing tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pj. Gubernur NTT dalam penyampaian tanggapan atas pandangan umum Fraksi–Fraksi DPRD Prov. NTT menyampaikan beberapa poin diantaranya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah akan terus melakukan upaya pengawalan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengkajian pada aset - aset yang berpotensi untuk meningkatkan PAD.

“Pemerintah juga telah melakukan sejumlah terobosan sebagai peningkatan upaya-upaya dalam menjangkau objek pajak khususnya pajak kendaraan bermotor melalui perluasan layanan pembayaran seperti samsat keliling, satgas samsat corner , pelayanan di pelabuhan penyeberangan, termasuk mendatangi para  wajib pajak melalui samsat door to door bahkan pelayanan samsat dibeberapa lokasi juga dilakukan pada hari sabtu, serta juga dilakukan upaya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor,”Jelas Ayodhia.

Sedangkan dalam rangka Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,  Perkembangan Prevalensi Stunting, Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Inflasi di Daerah, Standar Pelayanan Minimal, dan Pajak Daerah dan Data Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten/Kota T.A 2023. Tanggal 13 Oktober 2023, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bupati/Walikota se-NTT yang dipimpin oleh Penjabat Gubenur NTT dan dimoderatori oleh Sekda Provinsi NTT untuk saling berbagi praktik terbaik dalam penanganan sejumlah isu-isu prioritas tersebut.

"Berkaitan dengan kenaikan harga tiket pesawat, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan mengundang maskapai lain untuk melayani penerbangan dalam wilayah NTT. Sebagai informasi, Penjabat Gubernur juga telah

menyampaikan aspirasi terkait mahalnya tiket pesawat kepada Menteri Perhubungan RI di sela-sela momen Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional di Kupang tanggal 12 Oktober 2023," Ungkapnya.

Selain itu, terkait pembayaran TPP bagi ASN, Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024.

“Pemerintah sependapat dengan saran Fraksi untuk mengalokasikan dan merealisasikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Dapat kami informasikan bahwa Pemerintah telah melakukan pembayaran TPP bulan Maret dan April 2023 dan tetap mengupayakan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya, sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah,” tambah Ayodhia.

Terkait saran fraksi untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, terutama mengantisipasi masalah inflasi beras dapat dijelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar.

“Koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga terus dilakukan, baik dengan TPID maupun Satgas Pangan. Koordinasi dengan Bulog Divre NTT juga terus dilakukan dan sudah ada kesepakatan bersama untuk tidak menjual Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar) secara bundling (dengan komoditas komoditi pangan lain seperti minyak goreng),” Jelas Ayodhia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTT masing-masing tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pj. Gubernur kepada Wakil Ketua DPRD I Inche Sayuna.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni, Wakil Ketua II DPRD Provinsi NTT Ir. Petrus Christian Mboeik, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas D. Lana, SH., M.Si serta Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.(**)

Sumber berita dan foto : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Read More

Asisten II Setda Provinsi NTT Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi dan Gerakan Pangan Murah

 

VOICENEWS.ID,  KUPANG - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto berkesempatan menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi secara virtual dan Gerakan Pasar Murah (GPM). Kegiatan tersebut bertempat di Lapangan Voli Kelurahan Batuplat Kota Kupang pada Senin 16 Oktober 2023.

Rakornas tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi serta selurup Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Terkait dengan kegiatan Gerakan Pasar Murah dilaksanakan bersama Bulog, ID FOOD, NAM, PT. LMU Kupang, UKM Dael Mesa, UKM Belo dan SP2HP. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembagian sembako berupa 10 Kg kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto yang hadir membawakan sambutan mewakili Pj. Gubernur NTT mengatakan Gerakan Pasar Murah sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi.

"Hari ini kita melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka ketahanan pangan yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan harga pangan karena walau laju inflasi kita baik namun harga beras kita di masyarakat masih terus naik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya menstabilkan harga pangan atau beras. Karena itu diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang sesuai," kata Ganef.

"Selain GPM pada kesempatan ini juga telah diserahkan bantuan Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) di kelurahan Batuplat dan Manulai II. Harapan saya adalah bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan ini bisa terpenuhi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara kita hari ini yakni Bulog, IDFood dan semua vendor serta petani yang sudah ikut berpartisipasi bersama pemerintah provinsi NTT dalam upaya menjaga kestabilan harga pangan yang beredar di masyarakat," kata beliau.

"Kita mendengar bahwa negara-negata maju pun mengalami inflasi yang tinggi. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, berada pada tingkat inflasi yang relatif baik, saat ini secara Nasional angka inflasi kita berada 2,28  YoY, sedangkan NTT berada pada angka 2,19 YoY( Kota Kupang 1,87%, Maumere 3,86 % dan Waingapu 3,25 %)  dibawah tingkat nasional. Ini suatu kondisi yang sangat perlu diacungi jempol karena baru pernah terjadi dan ini semua atas usaha semua pihak tidak hanya pemerintah dalam menjaga laju inflasi kita." Ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat dan pemerintah tidak boleh lengah dalam usaha menjaga laju inflasi agar bisa tetap stabil. "Kita perlu terus memantau ketersediaan dan harga  pangan yang beredar di masyarakat," ungkap beliau.

Ia turut menjelaskan, ketahanan pangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara.

"Ketahan pangan yang terganggu tentu berpengaruh pada stabilitas keamanan suatu negara. Negara yang tidak cukup pangan maka import menjadi keputusan yang harus diambil sedangkan kalau ketahanan pangan suatu negara kuat maka negara tersebut menjadi lumbung pangan dunia dan bisa eksport artinya bahwa pangan menjadi komoditas ekonomi. Salah satu komoditi pangan yang cukup berpengaruh pada di negara kita adalah beras. Dan kondisi saat ini produksi beras kita belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka pemerintah Indonesia masih mengimport beras dari  Vietnam. Ini adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangannya," panjang Ganef. (Voicenews.id/fegas)

Sumber : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Read More

Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba Diawali Dengan Doa Bersama

Posr Bersama Penjabat Walikota Kupang, Fahrensi Funay dan Para Undangan Foto: Fian Selan)

Kupang, Voice News.Id - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT dan Kontraktor Pelaksana PT. Dewanto Citra Pratama menggelar acara Doa Bersama untuk memgawali pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba di Kota Kupang, NTT pada Kamis (12/10/23).

Seperti disaksikan tim media ini, ratusan orang menghadiri acara yang berlangsung di sisi timur Jembatan Liliba. Acara Doa Bersama yang berlangsung khidmat tersebut, dipimpin 3 tokoh agama, yakni Ustad Muhammad Ramli Nurawi, Rm. Yasintus Efi, PR dan Pdt. Sepy M. Hawu, S.Th. 

Dalam doanya, ketiga tokoh agama tersebut mendoakan agar pelaksanaan Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba dapat berjalan lancar sehingga dapat berguna bagi Masyarakat Kota Kupang khususnya, dan Masyarakat NTT pada umumnya.

Dalam acara yang berlangsung sederhana tersebut, hadir Penjabat Walikota Kupang, Fahrensi Funay dan jajaran pimpinan serta staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kupang. Hadir juga Wakapolres Kupang Kota, para undangan, pimpinan dan staf BPJN NTT, serta jajaran Pimpinan PT. Dewanto Citra Pratama, Melkianus Lubalu.

Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto dalam sambutannya pada kesempatan itu, meminta dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Kota Kupang, Polres Kupang Kota, Dinas Perhubungan Kota dan Pol PP serta semua unsur terkait agar pelaksanaan Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba dapat berjalan lancar.

“Kita harap dengan dukungan dan kerjasama yang baik antar semua unsur terkait maka pekerjaan Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba ini dapat berjalan lancar dan dapat diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh Presiden Jokowi,” harap Kabalai PJN NTT yang akrab di sapa Junto.

Sementara itu, Melkianus Lubalu yang ditemui disela-sela acara tersebut mengatakan, pihaknya mengharapkan dukungan dari Masyarakat setempat dan Kota Kupang pada umumnya demi kelancaran Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba.

“Kami akan memberikan yang terbaik bagi Masyarakat Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Kami upayakan untuk bisa selesai dan diresmikan Presiden Jokowi sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya,” harap kontraktor yang akrab disapa Ongko Ming. 

Disaksikan tim media ini, pekerjaan pembersihan lokasi telah dilakukan. Titik Lokasi Pembangunan jembatan tampak telah dibersihkan. Begitu pula lokasi base camp yang menjadi tempat acara Doa Bersama tersebut dilangsungkan, telah dibersihkan oleh kontraktor pelaksana.

Jalan menuju dasar Kali Liliba juga telah dibangun. Jalan tersebut melinggar dari punggung bukit di sisi timur (tempat base camp, red) menuju dasar Kali Liliba (sisi barat Jembatan Liliba, red) yang akan menjadi titik bore phile untuk 2 tiang pancang tengah Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ Liliba.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penandatangan kontrak Pembangunan Jembatan Kembar ‘Merah Putih’ telah dilakukan pada tanggal 27 September 2023. Acara tersebut disaksikan Kepala PJN NTT, Agustinus Junianto (dan jajarannya, red), Sekda NTT, Kosmas D. Lana, Penjabat Walikota Kupang, Fahrensy Funay (dan jajarannya, red) dan para undangan lainnya.

Konstruksi Jembatan Kembar ‘Merah Putih Liliba tersebut berbeda dengan Jembatan Liliba I. Konstruksi Jembatan Kembar “Merah Putih’ Liliba menggunakan 4 tiang pancang dengan system bore phile. Selain 2 tiang pancang di kedua sisi kali, jembatan yang akan dibangun ini mempunyai 2 tiang pancang di tengah kali. Sedangkan Jembatan Liliba I hanya memiliki 1 tiang pancang tengah. (ian/ace/nus)

Read More

Jembatan Kembar Merah Putih Liliba Dibangun Setelah 12 Tahun Dinantikan

 

Kota Kupang, Voice News Id– Jembatan Kembar Merah Putih Liliba Kota Kupang akhirnya mulai dibangun setelah diperjuangkan dan dinantikan pembangunannya selama 12 tahun oleh masyarakat Kita Kupang. BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) NTT telah memulai Pembangunan jembatan tersebut  dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK 1.1 BPJN NTT dengan kontraktor Pelaksana pada Rabu (27/9/23) di Aula Serbaguna BPJN NTT.

Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto dalam sambutanya saat penandatanganan Kontrak Duplikasi Jembatan Liliba oleh PPK 1.1 BPJN NTT dan Paket Pengawasan Teknik Duplikasi Jembatan Liliba mengatakan hal itu dalam sambutannya dalam acara penandatanganan kontrak pembangunan jembatan tersebut.

“Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Timur mengusulkan pengerjaan Jembatan Kembar Liliba melalui Balai Jalan Nasional untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang terjadi belasan tahun terakhir. Namun saat itu terkendala dengan anggaran dan lahan sehingga tidak terealisasi. Namun hari ini, kita saksikan momen penandatanganan kontrak pengerjaan Jembatan Liliba Dua dan yang disaksikan oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota dan kita semua,” jelas Junianto.

Menurut Kabalai BPJN NTT, mulai dikerjakannya Jembatan Kembar Liliba melewati proses yang panjang. Proyek tersebut sudah diusulkan sejak tahun 2012, namun tidak terealisasi hingga ditahun 2023 ini.

“Di tahun 2016 BPJN NTT kembali mengajukan permohonan pengerjaan proyek jembatan kembar Liliba, namun saat itu masih terkendala lagi dengan dana. Daerah lain di Indonesia saat itu menjadi fokus perhatian, sehingga usulan kita belum terjawab,” beber Junianto.

Tahun 2017, lanjut Kabalai Junianto, BPJN kembali mencoba mengusulkan dengan fokus saat itu pembebasan lahan, dan itu berlangsung hingga tahun 2018. Ditahun 2020 dari Direktorat Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR turun melakukan survey dan menemukan masih memenuhi syarat untuk, sehingga pengerjaan jembatan kembar Liliba dipending.

Baru di tahun 2021, kata Junianto, BPJN NTT mengusulkan lagi proyek tersebut namun masih mengalami kendala yang sama. “ Baru ditahun 2022 kita usulkan lagi dan diterima, sehingga kita lengkapi semua kelengkapan administrasi yang diminta. Dan hari ini kita ikuti proses penandatanganan kontrak,” sebutnya.

Junianto menjelaskan, bahwa kontrak kerja untuk proyek tersebut bernilai Rp 72.413.655.000 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sifatnya multi years dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender hingga September 2024 mendatang.

Perhubungan untuk mengatur rekayasa lalu lintas, serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan lokasi serta menegakkan perda jika masih ada upaya untuk menghambat pekerjaan jembatan kembar Liliba.

Acara penandatangan kontrak duplikasi Jembatan Liliba oleh PPK 1.1 Provinsi NTT dan paket pengawasan teknik duplikasi Jembatan Liliba oleh PPK Pengawasan, turut disaksikan langsung oleh pejabat struktural di lingkungan BPJN NTT, para Kasatker dan PPK di lingkungan BPJN NTT, serta para penyedia jasa.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda BTT, Cosmas D. Lana, SH, M.Si mewakili Penjabat Gubernur NTT. Sementara para pejabat yang turut mendampingi Pj. Walikota Kupang, antara lain Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi Dethan,ST, M.SI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, AP, M.Si dan Kasat Pol PP Kota Kupang, Rudy Abubakar, S.Sos, M.Si. (sf/tim)

Read More