HATI-HATI ! SERANGAN FAJAR TERJERAT PIDANA

 

Voicenews.Id - Serangan Fajar atau politik uang pada pemilu 14 Februari 2024 sangat rentan terjadi pada masa tenang maupun jelang pencoblosan.

Masyarakat diminta hati-hati  dan waspada adalah agar jangan terlibat dalam politik uang tersebut sebab jika ditemukan maka akan mendapat sanksi yang cukupo berat.

Dikutip dari Pusat Edukasi Anti Korupsi, Serangan Fajar atau Politik uang adalah pemberian barang, jasa, uang dan materi, dan jika dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye jelang pemilu.

Tindakan Politik uang biasanya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilih tertentu di hari pemungutan suara.

SERANGAN FAJAR BERUPA PEMBERIAN UANG ATAU BARANG

Politik uang yang dimaksud adalah pemberian sembako, atau pemberian Voucher Bensin atau Pulsa atau barang-barang lainnya, yang dikonversikan dengan uang, selaian bahan-bahan kampanye.  Hal ini tertera pada pasal 30 ayat 2 dan 6 Peraturanb KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018.

Sanksi yang akan diterapkan terkait Serangan Fajar atau Politik Uang, yaitu, Sanksi Pidana Penjara dan Denda puluhan juta rupiah, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu.

Adapun Isi UU tersebut, yang dapat menjerat pelaku serangan fajar atau politik uasng :

PASAL 515

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

PASAL 523

(2) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

(3) “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

SERANGAN FAJAR ADALAH TINDAKAN PIDANA

Menurut Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zamzam, bahwa semua orang bisa terjerat pidana pemilu termasuk politik uang. Berbeda dengan masa kampanye yang dibatasi pada tiga subjek yaitu peserta pemilu, pelaksana, dan tim kampanye.

Masa kampanye Pemilu 2024,  dijadwalkan berakhir tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.59. dan pada hari Minggu, 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB telah memasuki masa tenang Pemilu.

Dilansir dari Pusat Edukasi Antikorupsi, masyarakat harus menghindari praktik “serangan fajar” atau politik uang karena mempunyai dampak yang buruk, karena hal ini akan membuat pemilihan umum tidak berjalan secara jujur dan adil.

Serangan fajar adalah tindakan pidana, sangat bertolak belakang dengan nilai jujur  dan adi, sebab l tindakan sereangan fajar bertujuan membeli suara agar mempengaruhi seseorang merubah pilihan sesuai keinginan sang pemberi uang.

RUGIKAN MASYARAKAT DAN PENDORONG KORUPSI

Politik uang atau serangan fajar akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat Indonesia karena pemilihan ini untuk memilih pemimpin yang akan menjabat selama lima tahun.

Selain itu janji-janji manis politik belum tentu bisa dipenuhi terutama jika pemberi uang atau serangan fajar hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya sendiri.

Tindakan serangan fajar merupakan salah satu pendorong akan terjadinya tindakan korupsi. Pasalnya para pemberi tersebut melakukan berbagai cara yang melanggar aturan termasuk melakukan korupsi untuk mengembalikan modal atau uang yang dibagikan saat serangan fajar. (vn/piter)

 

Read More

Kiat SMPK Sta. Familia Tanamkan Disiplin dan Budaya Hidup Bersih pada Siswa/i

Kepala SMPK Sta. Familia, Sikumana – Kota Kupang, Sr. Maria Regina Manis, PRR

Kupang, Voice News.Id - Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) Sta. Familia – Sikumana, Kota Kupang punya berbagai kiat untuk menanamkan kedisiplinan dan budaya hidup bersihsiswa-siswi pada sekolah yang dikelola oleh Yayasan Mgr. Gabriel Manek, SVD. Suster-Suster dari Biara PRR dan para guru di sekolah dengan Akreditasi A Unggul itu selalu menanamkan disiplin dan budaya hidup bersih kepada siswa/inya sejak sejak masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). 

Demikian dikatakan Kepala SMPK Sta. Familia, Sikumana – Kota Kupang, Sr. Maria Regina Manis, PRR kepada wartawan pada Selasa (17/12/23) siang. Menurutnya, disiplin dan budaya hidup bersih sudah ditanaman sejak siswa/i masuk di kelas 7 (tujuh) di sekolah tersebut. 

“Kami sangat memperhatikan pendidikan karakter anak. Karena itu kami berupaya menanamkan kedisiplinan dan budaya di sekolah ini. Kami selalu menanamkan disiplin dan budaya hidup bersih kepada siswa/i sejak awal masuk ke sekolah ini. Sejak masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), kita sudah tegaskan aturan, tata tertib dan disiplin sekolah, terutama disiplin untuk menjaga kebersihan sekolah,” papar Sr. Maria. 

Menurutnya, hal yang paling penting untuk menjaga kebersihan sekolah adalah kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. “Anak-anak akan menjadi terbiasa dengan disiplin dan budaya hidup bersih. Kalau pagi datang sekolah, mereka simpan tas di kelas lalu keluar untuk memungut sampah di sekitar kelas dan lingkungan sekolah untuk dibuang ke tempat sampah,” ujar Sr. Maria.  

Pihaknya, lanjut Sr. Maria, menanamkan displin kepada siswa/i bahwa apapun sampah plastik harus di buang pada tempat sampah. Pihaknya juga membiasakan siswa/i untuk aktif dalam kegiatan pembersihan kelas dan lingkungan sekolah.  

Pihaknya melatih peserta didik untuk memiliki disiplin dan tanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. “Kami tak mau siswa/i dimanjakan dan tergantung dengan cleaning service dan Satpam untuk kebersihan sekolah. Siswa/i diberi tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Namun untuk kebersihan MCK dilakukan oleh petugas,” ujar Sr. Maria. 

Selain itu, jelas Sr. Maria, pihaknya juga menanamkan disiplin masuk sekolah tepat pada waktunya. Juga disiplin dalam menggunakan pakaian seragam dan kelsengkapannya.  

Anak-anak yang sering terlambat dan menggunakan seragam yang tidak sesuai/tidak lengkap diberi teguran dan sanksi ringan hingga dipulangkan. Sanksi tersebut disampaikan kepada orangtua agar memperhatikan waktu kedatangan anak di selolah.

Mengenai Persiapan Ujian Akhir baggi kelas 9, SMPK Sta. Familia telah mempersiapkan peserta didik sejak awal tahun pelajaran. “Kami mempersiapkan mereka baik secara materi belajar maupun secara rohani,” ujar Sr. Maria.  

Ia menjelaskan, pihaknya akan memberikan les tambahan yang akan dimulai pada Bulan Maret 2024. “Kami juga akan melakukan 2 kali try out (uji coba, red) untuk kelas 9,” kata Sr. Maria.  

Selain itu, lanjut Sr. Maria, pihaknya juga akan mempersiapkan siswa/i kelas 9 secara rohani untuk menghadapi ujian akhir sekolah. “Sesuai rencana, kami akan melakukan rekoleksi dan ret-ret bagi siswa/i kelas 9 pada awal April 2024. Ini untuk mempersiapkan mental dan rohani mereka sebelum menghadapi ujian akhir,” jelasnya. 

Untuk kegiatan Praktekum, papar Sr. Maria, sesuai Kurikulum Merdeka Belajar,  anak didik diberi kebebasan untuk mengemmbangkan diri melalui minat dan bakatnya.  

“Jadi kalau di Kurikulum Merdeka Belajar, anak diberi kebebasan untuk praktek sesuai minat dan bakatnya. Apakah berkebun, olahraga, musik, dan lainnya. Jadi tidak diarahkan oleh guru,” bebernya. 

Menurut Sr. Maria, saat ini siswa/I sedang praktek berkebun dengan menanam jagung. “Setelah terima raport nanti, mereka akan libur sekitaar 2 mingggu. Setelah masuk libur sekolah nanti, jagung yang mereka tanam sudah cukup besar,” tuturnya.

Saat ini, kata Sr. Maria, SMPK Sta. Familia Kupag masih menggunakan 2 kurikulum, yakni Kurikulum Merdeka Belajar dan Kurikuklum 2013. “Kurikulum 2013 akan berakhir di tahun ajaran 2023/2024. Kelas 9 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Memasuki tahun ajaran yang baru 2024/2025 nanti, kami hanya menggunakan Kurikulum Merdeka Bejajar,” jelasnya. 

Seperti disaksikan tim media ini ketika memasuki pintu gerbang SMPK ST. Familia, kesan pertama yang terlintas adalah bersih dan asri. Ada pos jaga Satpam di pintu gerbang sekolah.  

Tak terlihat ada sampah yang bertebaran. Bunga-bunga tampak hijau dan ditata asri di dalam lingkungan sekolah. Tampak ada beberapa wastafel dengan air dan sabun bagi siswa/i untuk mencuci tangan.

Ada pelataran beratap yang dipakai untuk apel pagi dan siang. Juga serng dipaai untuk pertemuan orang tua. Di bagia tengah kompleks tersebut ada halaman dengan bentangan semen yang cukup luas untuk upacara bendera dan tempat olahraga anak (lapangan voly, basket, badminton).

Di bagian timur lokasi sekolah ini tampak areal kebun. Tampak sekelompok anak berpakaian olahraga sedang berada di areal tersebut. Kelompok siswa/I ini tampak sedang menanam jagung di kebun tersebut.

Sekolah yang terletak di Jalan  Oebolifo 3, Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT ini berdiri sejak 15 Juli 2002 dan terakreditasi A unggul. 

 Sekolah ini memilliki sekitar 22 orang guru/tenaga pendidik. Terdiri atas 3 guru PNS dan 19 guru honorer. Juga memiliki 4 orang pegawai. 

 Jumlah siswa sekitar 318 orang yang dibagi dalam 12 rombongan belajar (kelas). Sekolah yang juga memiliki ruang kelas berlantai II ini juga memiliki sarana dan prasarana pendukung yakni ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruangan Tata Usaha, ruangan perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, 8 toilet (4 toilet laki-laki dan 4 toilet perempuan) dan pos penjaga. (ian)

Identitas Sekolah: 

NPSN : 50305277 

Status : Swasta 

Bentuk Pendidikan : SMP 

Status Kepemilikan : Yayasan 

SK Pendirian Sekolah : YMGM 06/B.3/11/2007 

Tanggal SK Pendirian : 2017-01-30 

SK Izin Operasional : DISPENDIK 044.2/SMP-SMA/0 

Tanggal SK Izin Operasional : 2007-01-30 

Sumber Listrik : PLN 

Daya Listrik : 5500 

Kecepatan Internet : 3 Mb

Read More

JELANG NATAL DAN TAHUN BARU TPID PROV NTT BUAT PASAR MURAH

Kupang, Voicenews.id - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan Pasar Murah di Halaman Kantor POM TNI AU Lanud Eltari Penfui Kupang, pada, Rabu,(13/12/2023).

Kegiatan pasar murah ini ramai didatangi berbagai lapisan masyarakat untuk membeli sembilan bahan pokok dan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga lainya dengan harga yang murah dan terjangkau.

Kepada media ini, PLT Karo Ekonomi Pemerintah Provinsi NTT, Aleksander Koroh, mengatakan, pasar murah tersebut adalah program yang dilakukan untuk pengendalian inflasi daerah oleh pemerintah Provinsi NTT kepada masyarakat.

“Dampak Covid-19 dan Seroja, tentu berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah provinsi, melalui TPID melakukan Pasar Murah untuk membantu masyarakat agar dapat membeli bahan-bahan sembako dan kebutuhan lainnya dengan harga murah dan terjangkau “,jelasnya.

Dia menambahkan, kegiatan-kegiatan pasar murah lewat program Gerakan Pangan Murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, bertujuan menjaga keseimbangan harga bahan-bahan pokok bagi masyarakat di NTT.

“TPID adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah dan berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi,” papar Aleks Koroh.

Pada kesempatan yang sama, Staf Disperindag Provinsi NTT, Vivi Manafe,  juga mengatakan bahwa menjelangan Natal dan Tahun Baru (NATARU) ini, TPID NTT, akan terus gencar melakukan Pasar Murah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, khususnya yang berada di Kota Kupang maupun di daerah-daerah lain diluar kota Kupang.

Sementara secara terpisah, Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Victoria Cornelia Do’o, menjelaskan, distributor-distributor yang terlibat dalam pasar murah ini adalah Bulog NTT, Hypermart, RNI, Laris Manis, Agro Niaga Makmur, Multi Niaga, Glori, Pua Lanud Eltari, NAM dan Moringe.

“Mereka menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dengan harga murah,” papar Victoria.  (vn/Sam).

Turut hadir dan mengamati langsung kegiatan pasar murah tersebut yaitu, Staf Khusus Penjabat Gubernur NTT, bapak Igor dan Pimpinan Bulog NTT, bapak Hermawan.

Pantauan media ini, ratusan masyarakat berbondong-bondong membeli beras, telur dan minyak goreng hingga persediaan habis dan harus ditambahkan lagi oleh para distributor.

Beberapa warga yang diwawancarai media ini mengatakan sangat berterimakasih kepada penyelenggara pasar murah sebab sudah membantu mereka membeli sembako dengan harga yang murah untuk persedian mereka menyambut hari natal dan tahun baru. (vn/sam)

Read More

Biro Hukum Banding Lawan PT. SIM Pakai Surat Kuasa Gubernur Laiskodat

Karo Hukum zsetda NTT, Max Sombu

Kupang, Voice News.Id - Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) NTT menyatakan banding terhadap putusan perkara/gugatan perdata yang memenangkan PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) dengan menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani mantan Gubenur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) alias tidak menggunakan Surat Kuasa dari Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media ini dari Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Kupang, Surat Kuasa yang digunakan oleh Biro Hukum sebagai Pengacara Pemprov NTT masih menggunakan Surat Kuasa yang diberikan oleh Gubernur Laiskodat. Surat Kuasa itu digunakan Biro Hukum Setda NTT saat bersidang di PN Negeri Klas IA Kupang (pada peradilan tahap I, dengan status Tergugat I, red). 

Namun setelah kalah di PN Klas IA Kupang, Biro Hukum tidak menggunakan Surat Kuasa baru yang ditandatangani oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake. Biro Hukum malah tetap menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani Gubernur Laiskodat untuk menyatakan banding dan proses banding. Padahal kepemimpinan di Pemprov NTT telah dijabat oleh Ayodhia Kalake.

Seorang Pejabat penting di Pemprov NTT yang enggan namanya ditulis mengaku kaget ketika dikonfirmasi tim media ini terkait sepak terjang Biro Hukum Setda NTT yang terlampau melangkahi kebijakan/kewenangan Penjabat Gubernur NTT saat ini, Ayodhia Kalake. Menurutnya, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake belum memberikan Surat Kuasa kepada Biro Hukum Setda NTT.

“Lah … Memangnya siapa yang menjadi Gubenur saat ini? Penjabat Gubernur belum memberikan Kuasa kepada Biro Hukum atau pihak lain untuk banding perkara PT. SIM (Hotel Plago, red),” ujarnya kaget.

Kepala Biro Hukum Setda NTT, Max Sombu, SH yang dkonfirmasi tim media ini pada Senin (11/12/23) siang melalui sambungan telepon selularnya, mengakui pihaknya telah menyatakan banding terkait Putusan PN Klas IA Kupang. Karo Hukum juga membenarkan bahwa Surat Kuasa yang digunakan adalah Surat Kuasa yang ditandatangani oleh mantan Gubernur VBL. 

Menurut Sombu, di birokrasi siapapun Gubernur yang tandatangan Surat Kuasanya tidak menjadi masalah karena yang diwakili pihaknya adalah Pemprov NTT. “Itu kan perkara lama, bukan perkara baru. Kenapa itu dipersoalkan? Adik ini wartawan atau apa? Ini birokrasi, bukan pribadi. 

Tidak perlu dipersoalkan siapa yang tandatangan, tetap Pemprov NTT,” ujarnya enteng.

Sombu mempertanyakan sumber informasi terkait surat kuasa tersebut dan meminta wartawan untuk mendatangi Biro Hukum untuk membicarakan hal tersebut. “Adik belum pernah datang ke Biro Hukum untuk mengeceknya, kok sudah tahu tentang Surat Kuasa?” ujar mantan Kajari Kupang ini.

Namun wartawan menjelaskan bahwa telah mengeceknya kebenaran informasi tersebut ke PN Klas IA Kupang terkait Surat Kuasa tersebut. Karena itu, wartawan berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada dirinya selaku Kepala Biro Hukum.

Mendapat penjelasan wartawan, Sombu mengatakan hal yang berbeda dengan pernyataan awalnya. “Saya belum tahu persis seperti apa? Saya akan cek dulu ke staf,” katanya.

Sebelumnya, dalam pesan WhatsApp/WA yang dikirim Karo Hukum untuk membalas konfirmasi tim media ini, menyatakan bahwa Pemprov NTT telah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. “Oh iya, terhadap gugatan tersebut, Pemprov telah mengajukan Banding ke PT Kupang Adek. GBU,” tulis Sombu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov NTT dan PT. Flobamor digugat PT. SIM sebesar Rp 200 Miliar gegara membatalkan secara sepihak kontrak kerjasama mitra Bangun Guna Serah (BGS) tanah seluas 3,1 hektar di Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. 

Majelis Hakim PN Kupang dalam Putusannya memenangkan PT. SIM dengan mengabulkan sebagian gugatannya, yakni mengembalikan pengelolaan tanah di Pantai Pede kepada PT. SIM sesuai kontrak mitra BGS yang ditandatangani  perusahaan tersebut dan Pemprov NTT. (Ian)

Read More

SOSIALISASI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DITUTUP KEPALA BPK XVI “LAHIRKAN 4 REKOMENDASI”

 

Kupang, Voicenews Id – Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI NTT, I Made Dharma Suteja S.S., M.Si, yang didampingi Kasubag Umum, Budiharto, S.S., M.Hum, menutup Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Kebudayaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat  Ruang Kolbano Hotel Kristal Kota Kupang, pada, Sabtu, (18/11/2023).

Pada kesempatan ini, I Made Dharma Suteja, mengucapkan banyak terimakasih  kepada para peserta Sosialisasi Pelindungan Kebudayaan yang telah dengan serius dan sungguh sungguh mengikuti Sosialisasi Pelindungan Kebudayaan yang bertemakan  “Warisan Budaya, Hibah Masa Lalu, Sejauh Mana Kita Tahu”, yang telah dilaksanakan oleh pihaknya sejak tanggal 16 hingga 18 November 2023 tersebut..

“Semoga, setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu dosen pendamping serta adik-adik mahasiswa akan lebih termotivasi untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur”, Ucap I Made.

Dia juga berterimakasih pada panitia dan kepada seluruh staff Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI Nusa Tenggara Timur, dengan harapan semoga terus konsisten berupaya memajukan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan tersebut, dengan menaruh rasa hormat yang mendalam, I Made Suteja, ucapkan  banyak terimakasih kepada para Dosen Pendamping Mahasiswa  FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Nusa Cendana, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Mahasiswa Universitas Katholik Widya Mandira, Mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, yang sudah mendampingi mahasiswanya mengikuti kegiatan tersebut dari hari pertama hingga hari terakhir.

“Kita sangat beruntung karena selama 2 hari kita mendengar pemaparan materi mengenai pelindungan kebudayaan dari narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Mereka telah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pemajuan kebudayaan, serta memberikan kita rekomendasi-rekomendasi, apa yang seharusnya kita lakukan setelah kegiatan ini, dan kami amat berterimakasih kepada semua nara sumber ”.Ucapnya.

Kepada seluruh peserta yang hadir hadir dalam acara penutupan tersebut, I Made Dharma Suteja, menyampaikan rekomendasi-rekomendasi para nara sumber yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.  Kehadiran Perguruan Tinggi sangat penting dalam perannya sebagai salah satu sarana atau media dari proses pemajuan kebudayaan. Oleh sebab itu, diperlukan Kerjasama antara perguruan tinggi dengan Lembaga pemerintah urusan kebudayaan dalam program-program kerja pemajuan kebudayaan.

2.  Tiga komponen utama baik itu pemerintah, masyarakat, dan LSM diharapkan dapat berkontribusi dalam merawat, meningkatkan kesadaran, berpartisipasi dalam kegiatan budaya, menjaga pengetahuan tradisional, serta menjadi advokat dan pengawas untuk menjaga keberlanjutan cagar budaya bagi generasi mendatang.

3.  Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelestarian cagar budaya bukan hanya penting untuk menjaga warisan budaya, tapi juga memiliki dampak positif pada pendidikan, pariwisata, pembangunan, lingkungan, serta kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua.

4.  Pentingnya melakukan standarisasi Lembaga kebudayaan seperti museum, taman budaya, maupun ruang-ruang publik, baik milik pemerintah daerah maupun milik perorangan. Dengan melakukan standarisasi Lembaga kebudayaan, maka Lembaga kebudayaan milik pemerintah daerah berhak mengajukan bantuan DAK non fisik, sedangkan Lembaga kebudayaan milik perorangan berhak mengajukan proposal dana Indonesiana.

I Made Suteja, berpesan kepada seluruh peserta, agar jangan menunggu surat-surat datang dari Kemendikbudristek mengenai program-program dana bantuan kepada Bapak/Ibu dan adik-adik semua dan aktiflah mencari dan menemukan informasi mengenai program-program dana bantuan pemerintah di media sosial maupun kanal-kanal resmi milik pemerintah, serta tiru dan teliti serta modifikasi kegiatan-kegiatan yang telah berhasil menerima  dana bantuan pemerintah bidang kebudayaan.

“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata semoga semua peserta kegiatan yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini, Semoga Tuhan senantiasa menuntun kita ke arah yang lebih baik,” tuturnya seraya menutup acara tersebut dengan resmi. (VN/Fredent)

 

Read More

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Buka Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Kebudayaan Yang Dilaksanakan BPK XVI

 

Voicenews Id - Balai Pelestaian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVI Nusa Tenggara Timur (NTT), melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Kebudayaan, bertempat di Hotel Kristal Kota Kupang, pada, (16/11/2023).

 Tema kegiatan ini yaitu ;  “Warisan Budaya, Hibah Masa Lalu, Sejauh Mana Kita Tahu”. Dan sesuai rencana kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 November sampai tanggal 18 November 2023.

 Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd dan dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari para Mahasiswa, Dosen, Museum, serta para stakeholder yang terkait dengan perlindungan kebudayaan.

 Dalam sambutanya, Linus Lusi, mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI yang telah melakukan kegiatan ini, yang tentunya sangat berdampak positif  untuk kemajuan kebudayaan di Provinsi NTT.

 Ia juga berterimakasih banyak kepada semua peserta yang turut hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perlindungan kebudayaan tersebut.

 Linus Lusi mengatakan, Warisan Budaya peninggalan nenek moyang yang  merepresentase berbagai nilai-nilai luhur yang mesti dijaga dan dilestarikan bersama dari masa ke masa sehingga tetap lestari sepanjang zaman.

 Karena itu, dia mengajak seluruh komponen dengan upaya pemajuan dan pelindungan kebudayaan, untuk tetap merawat nilai-nilai kebudayaan yang ada di NTT agar tidak tergerus oleh zaman di era globalisasi ini. 

 “Semoga apa yang diperoleh dalam kegiatan ini, dapat semakin mendorong kita untuk lebih giat lagi berjuang bersama demi memajukan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur ”, Ucap Linus seraya dengan resmi membuka kegiatan tersebut.

 Mengawali kegiatan pembukaan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI NTT, I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si membeberkan berbagai hal dan juga terkait masalah yang dihadapi pihaknya dalam upaya pemajuan dan pelindungan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur.

 Dikatakannya, tujuan utama kegiatan tersebut dilakukan yakni, untuk lebih mengenalkan warisan budaya kepada akademisi dan stakeholder kebudayaan yang berada di Provinsi NTT.

 Dia menjelaskan, alasan tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut karena  minimnya warisan budaya di NTT yang dikenal  di tingkat nasional maupun di tingkat lokal atau daerah.

 “Sampai saat ini hanya tercatat ada 34 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)  Nasional yang berasal dari Provinsi NTT, dan hanya ada 2 Cagar Budaya di Provinsi NTT yang tercatat sebagai cagar budaya Nasional”, Ucapnya.

 Dia mengatakan, warisan budaya adalah hibah masa lalu dari nenek moyang kita, namun, sejauh mana kita mengetahuinya, sejauh mana kita melakukannya, inilah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri sebagai orang yang hidup di NTT.

 Dia menambahkan, warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan budaya menyiratkan ikatan bersama milik suatu komunitas yang mewakili sejarah juga identitas komunitas tersebut pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang.

 “Karena warisan budaya merepresentasikan suatu komunitas, suatu kelompok, maka sebagai bukti eksistensi, tentunya warisan budaya tidak hanya harus dijaga, namun juga harus dikembangkan. Mengembangkan kebudayaan sama artinya dengan memajukan suatu kebudayaan,” Ucapnya.

 I Made Dharma, mengatakan lagi bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Upaya-upaya “Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan”.  

 Akan tetapi, selama 6 tahun pasca ditetapkannya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan yakni UU No 5 tahun 2017 dan beberapa peraturan pendukungnya, hal yang dicita-citakan insan pemajuan kebudayaan sampai saat ini belumlah mencapai titik yang ideal.

 Kata I Made,  untuk menggapai cita-cita pemajuan kebudayaan yang ideal, maka lewat kegiatan ini pihaknya mengundang para nara sumber yang berasal dari berbagai kalangan, yaitu;

1.  Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Provinsi NTT, Bapak Yunus Nusi, yang pada hari ini akan berbicara mengenai “Ekosistem Kebudayaan di NTT dan keragaman dalam membangun kebudayaan”; 

2.  Ibu Annytha I. R. Detha, Akademisi sekaligus Budayawan. Beliau akan berbicara mengenai “Peran Perguruan Tinggi dalam pemajuan kebudayaan”;

3.  Bapak Kondradus Blajan, akademisi sekaligus Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi NTT ; 

4.  Ibu Ina Djara, S.Sos. MM, Perwakilan dari TVRI NTT, yang akan berbicara mengenai “Peran Media dan Pendokumentasian Khazanah Budaya dalam Pemajuan Kebudayaan di NTT”;

5.  Kepala UPTD Museum Negeri NTT, Bapak Aplinuksi Meximus A. Asamani, yang akan berbicara mengenai “Peran Penting Museum NTT sebagai bagian pelindungan kebudayaan”; 

6.  Kepala UPTD Taman Budaya Gerson Poyk, Bapak Muhadi, yang akan berbicara mengenai “Peran Taman Budaya sebagai Media Ruang Berkebudayaan bagi Seniman, Budayawan dalam Pemajuan Kebudayaan”;

7.  Bapak Iskandar Eko Priyotomo, dan Bapak Siswanto, Perwakilan dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek, yang akan berbicara mengenai “standarisasi Museum Daerah”. 

“Semoga dengan masukan-masukan dari para nara sumber, semakin mengasah pemikiran-pemikiran seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya pemajuan dan perlindungan kebudayaan, sehingga semuanya bersatu padu   berjuang memajukan kebudayaan di NTT tercinta,” Ucap I Made.

 Untuk diketahui bersama, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 November sampai tanggal 18 November 2023. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari Mahasiswa/i dari 4 Perguruan Tinggi yang ada di Kota Kupang, 6 orang Mahasiswa/i Program Magang Bersertifikast Kebudayaan yang ada di BPK Wilayah XVI Nusa Tenggara Timur, LP2M Undana, Staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, serta staff UPT Museum Negeri NTT. ( voicenews Id/ Nelson)

Read More

Diduga Ada Kriminalisasi Dibalik Penetapan Tersangka 3 Pejabat PT. SIM di Kasus BGS Hotel Plago

Kupang, Voice News.Id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terhadap PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) dalam Kerjasama/kontrak Bangun Guna Serah (BGS) Hotel Plago di Kelurahan Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Diduga penetapan 3 orang pejabat PT. SIM merupakan kriminalisasi karena tak ada kerugian negara dalam kasus PHK PT. SIM oleh Pemprov NTT dalam kerjasama mitra BGS tanah Hotel Plafon.

Demikan dikatakan Penasihat Hukum PT. SIM, Khresna Guntarto, SH, M.Kn yang dimintai tanggapannya melalui hand phonenya terkait proses hukum kasus dugaan korupsi penggunaan asset tanah milik Pemprov NTT di Pantai Pede, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT terhadap PT. SIM untuk membangun Hotel Plago dengan nilai investasi sekitar Rp 25 Miliar.

“Tak ada kerugian negara dalam LHP BPK RI Nomor: 91b/LHP/XIX.KUP/05/2021. Saya duga perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik Kejati NTT tanpa dasar dan mengada-ada. Darimana jaksa menetapkan kerugian negara hingga Rp 8,5 M? Kami duga ini merupakan bentuk kriminalisasi penyidik terhadap klien kami,” tandas Khresna.

Menurut Khresna, temuan dalam LHP BPK tersebut hanya mengungkapkan adanya potensi kehilangan pendapatan Pemprov NTT dalam kasus PHK PT. SIM yang tidak sesuai ketentuan. “BPK RI juga mengungkapkan bahwa penunjukan mitra pengganti PT. SIM, yakni PT. Flobamor oleh Gubernur VBL tidak sesuai ketentuan. Tidak ada temuan kerugian negara atau rekomendasi wajib setor oleh PT. SIM,” jelasnya.

Pemeriksa BPK RI, lanjutnya, hanya mengungkapkan adanya kehilangan potensi pendapatan oleh Pemprov NTT akibat PHK tersebut karena pemeriksa mendapatkan informasi yang keliru terkait dimulainya perhitungan pembayaran kontrak BGS tersebut. “BPK RI mengira perhitungan pembayaran dimulai sejak tahun 2014, 2015 dan 2016. Padahal sesuai kontrak, perhitungan pembayaran baru dimulai sejak tahun 2017 ketika Hotel Plago mulai beroperasi,” ungkapnya.

Namun, kata Khresna, setelah pihaknya mengklarifikasi kepada BPK RI berdasarkan kontrak BGS maka hal itu diterima oleh BPK RI. “Jadi perhitungan pembayaran kontribusi mulai dihitung sejak tahun 2017. Dan selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2017, 2018 dan 2019, klien kami membayar kontribusi sebesar Rp 255 Juta per tahun,” bebernya.

Sedangkan pada tahun 2020, jelas Khresna, terjadi pandemi covid-19 sehingga PT. SIM belum dapat membayar kontribusi tersebut. “Klien kami belum membayar karena semua usaha perhotelan dan lainnya terdampak Pandemi Covid-19 dan hal itu sudah diberitahukan kepada Pemprov NTT (sebagaimana diatur dalam kontrak jika terjadi bencana, red),” bebernya.

Mengenai nilai kontribusi dalam kontrak BGS yang dianggap rendah oleh penyidik, Khresna menjelaskan, perhitungan yang ditetapkan dalam kontrak BGS tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni dengan besaran prosentase 3,3 %. Sementara itu, Gubernur NTT, baru mengeluarkan Pergub pada tahun 2016 dengan besaran prosentase 2 %.

“Jadi besaran kontribusi dalam kontrak BGS tahun 2014 itu sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri dan besaran prosentasenya diatas Pergub. Lalu bagaimana bisa dikatakan terlalu rendah? Jangan mengada-adalah,” kritiknya.

Khresna menjelaskan, perhitungan yang dilakukan oleh penyidik Kejati NTT menggunakan aturan yang baru terbit di tahun 2021 dan menggunakan NJOP tahun 2022. “Kontraknya dilakukan sejak tahun 2014 kok penilaiannya dilakukan berdasarkan aturan dan NJOP tahun terakhir. Yang benar saja. Ini yang saya bilang diduga ada kriminalisasi terhadap klien kami,” tegasnya.

Menurut Khresna, perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik Kejati NTT tidak fair dan sangat merugikan kliennya. “Nilai kerugian negara yang ditetapkan penyidik Kejati NTT sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dengan melibatkan BPKP Perwakilan NTT. Jangan karena ada konflik kepentingan, lalu 3 orang klien kami yang dikorbankan,” kriknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK RI dalam LHP-nya mengatakan bahwa pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PT. SIM tidak sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT telah menetapkan 3 orang tersangka.

Namun Penasihat Hukum (PH) TDSB, Melkson Beri, SH, M.Si menduga penetapan status tersangka dan penahanan terhadap kliennya merupakan bentuk kriminalisasi. Tersangka dituduh sebagai pengguna barang dan pihak yang berperan aktif dalam negosiasi harga dan penetapan pemenang lelang Bangun Guna Serah (BGS) sehingga dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan negara/daerah hingga mencapai sekitar Rp 8,5 Miliar oleh penyidik Kejati NTT.

Padahal faktanya, kasus tersebut merupakan kasus perdata. TDSB juga tidak melakukan apa yang dituduhkan penyidik kepadanya dan masih ada atasan TDSB yang berperan aktif dalam penandatanganan perjanjian tersebut.

“Kami merasa klien kami, Ibu TDSB telah dikriminalisasi dalam kasus Hotel Plago. Sebenarnya kasus tersebut merupakan kasus perdata. Klien kami juga tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Apakah klien kami yang hanya seorang kepala bidang (kabid) harus menanggung apa yang dilakukan atasannya? Ini sangat tidak adil dan sangat merugikan klien kami,” tandas Melkson.

Menurut Melkson, kliennya TDSB yang hanya sebagai seorang Kepala Bidang tidak pantas untuk memikul tanggungjawab para atasannya yang telah meninggal dunia. Apalagi kliennya sebagai Sekretaris Panitia Lelang telah menjalankan tugasnya dengan melakukan pengumuman lelang di Koran Harian Pos Kupang dan Papan Pengumuman Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.

Pelelangan dilakukan sebanyak 2 kali. Namun hanya PT. SIM yang memasukan penawaran sehingga perusahaan itu ditunjuk oleh Gubernur NTT sebagai pemenang tender. Negosiasi harga yang ditetapkan kliennya TDSB pada tahun 2014 sebesar 3,33 % dari nilai bangunan. Nilai tersebut lebih besar 1,33 % dari SK Gubernur yang ditetapkan tahun 2016.

Menurut Melkson, klienya juga bukan pengelola barang seperti dituduhkan jaksa karena pengguna barang sebenarnya adalah Kadis Pendapatan dan Aset Daerah. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekda NTT. Sedangkan Gubernur adalah penanggungjawab barang daerah karena itu, kontrak BGS tersebut ditandatangani oleh Gubernur NTT. (fian/redi/pace)

Read More