REAL COUNT KPU UNTUK PILEG SAMPAI 17 FEBRUARI 2024 : PDIP UNGGUL

VoiceNews.Id, Jakarta - Perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU sampai tanggal 17 Februari 2024, pukul 19:30:00,  untuk dukungan suara bagi calon legislatif di DPR RI, sudah mencapai 51.28 %, yang diperoleh dari 422.127 TPS dari total 823.236 TPS yang ada.

Dari hasil perhitungan tersebut, Partai Politik yang memperoleh dukungan suara teratas adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan jumlah suara 8.971.754, disusul oleh Partai Golongan Karya sebanyak 7.993.543 dukungan suara.

Partai Gerakan Indonesia Raya menduduki peringkat ketiga dengan mendapat dukungan suara sebanyak 6.940.930, disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan dukungan 6.000.472 suara, lalu Partai Nasdem dengan jumlah 4.937.927 suara. Dan Partai Demokrat memperoleh dukungan suara sejumlah 4.044.066.

Sementara beberapa partai politik lainnya memperoleh suara masing-masing yaitu : Partai Keadilan Sejahtera : 4.087.032, Partai Amanat Nasional : 3.727.557, Partai Persatuan Pembangunan : 2.264.852, Partai Solidaritas Indonesia : 1.422.677, Partai PERINDO : 881.450, Partai Gelombang Rakyat Indonesia : 703.130, Partai Hati Nurani Rakyat : 644.025, Partai Buruh : 568.624, Partai Ummat : 421.509, Partai Bulan Bintang : 368.001, Partai Garda Republik Indonesia : 333.629.        

Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(VN/Zam)

Read More

REAL COUNT KPU TERBARU : PDIP 16,26%, GOLKAR 14,55%, GERINDRA 12,64%

Jakarta, Voice News.id -  KPU terus memperbarui hasil hitung suara atau real count untuk Pemilu 2024. Berdasarkan real count sementara, PDIP unggul dalam Pileg DPR RI, disusul Golkar dan Gerindra.

Dilihat detikcom di situs pemilu2024.kpu.go.id, pukul 17.03 WIB, Jumat (16/2/2024), total data suara yang masuk 354.732 dari 823.236 TPS atau 43,09 persen di Indonesia.

Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut hasil real count sementara Pileg DPR berdasarkan data pukul 16.30 WIB yang disusun sesuai nomor urut partai:

1. PKB: 4.074.950 (10,65%)

2. Gerindra: 4.838.415 (12,64%)

3. PDIP: 6.222.798 (16,26%)

4. Golkar: 5.569.195 (14,55%)

5. NasDem: 3.469.323 (9,07%)

6. Partai Buruh: 425.876 (1,11%)

7. Gelora: 514.314 (1,34%)

8. PKS: 2.951.336 (7,71%)

9. PKN: 204.413 (0,53%)

10. Hanura: 469.328 (1,23%)

11. Garuda: 235.617 (0,62%)

12. PAN: 2.621.335 (6,85%)

13. PBB: 253.775 (0,66%)

14. Demokrat: 2.897.597 (7,57%)

15. PSI: 992.078 (2,59%)

16. Perindo: 594.582 (1,55%)

17. PPP: 1.624.742 (4,25%)

24. Partai Ummat: 309.118 (0,81%).

Sumber : situs pemilu2024.kpu.go.id, pukul 17.03 WIB, Jumat (16/2/2024).

Real Count KPU Pileg DPR RI 43%: PDIP 16,26%, Golkar 14,55%, Gerindra 12,64%

Read More

UPDATE REAL COUNT KPU 16 FEBRUARI 2024 UNTUK PILPRES

Jakarta,Voice News.id - Update Real Count KPU 16 Februari pukul 21.00 WIB, Suara Masuk 61,92% Data suara yang masuk dalam hasil real count KPU itu dihimpun dari 509.769 tempat pemungutan suara (TPS) dari 823.236 TPS yang ada.

PRABOWO-GIBRAN 57,95 %, AMIN 24,76%, GAMA 17,95%

Hasil real count Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih unggul dalam perolehan suara sementara. Berdasarkan data hasil real count KPU, Jumat (16/2/2024), pukul 21.00 WIB, tercatat data yang masuk sudah mencapai 61,92%. Data suara yang masuk itu dihimpun dari 509.769 tempat pemungutan suara (TPS) dari 823.236 TPS yang ada.  

Hasil real count Pilpres 2024 KPU itu menunjukkan paslon nomor urut 2 itu unggul sementara dengan perolehan suara mencapai 40.225.558 suara atau setara 57,29%. Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dalam hasil real count Pilpres 2024 KPU dengan perolehan 24,76% suara. Capres dan cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan 17.385.086 suara.

Kemudian, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di posisi terakhir berdasarkan hasil real count Pilpres 2024 KPU. Paslon ini meraih 17,95% suara atau 12.601.335 suara. Proses penghitungan resmi dari KPU menggunakan metode penghitungan sebenarnya atau real count. Dengan begitu, data yang diunggah KPU di laman resminya merupakan hasil hasil penghitungan dan rekapitulasi seluruh suara yang terkumpul di TPS.

Penghitungan suara di setiap TPS akan berlangsung pada hari H Pilpres yakni 14 Februari 2024. Adapun, proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 akan berlangsung pada 15 Februari–26 Maret 2024.

SYARAT UNTUK MENANG SATU PUTARAN

Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945, Pilpres bisa berlangsung dalam 1 atau 2 putaran. Ada 3 syarat yang harus terjadi jika ingin Pilpres satu putaran. Yang pertama adalah total perolehan suara melebihi 50%. Dengan demikian berarti lebih dari separuh pemilik hak suara memilih pasangan capres-cawapres tersebut. Namun itu bukan syarat tunggal. Capres-cawapres juga harus mendapat minimal 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Per Februari 2024, jumlah provinsi di Indonesia mencapai 38. Maka untuk memenangi Pilpres dalam satu putaran, Capres harus bisa meraih minimal 20% suara di 20 provinsi.

Dengan demikian, ada 3 syarat untuk Pilpres satu putaran yaitu pertama, mendapatkan suara lebih dari 50% suara dalam pilpres.

Kedua, kemenangannya tersebar minimal di 20 provinsi (lebih dari setengah jumlah provinsi seluruh Indonesia). Dan Ketiga, dari 20 provinsi itu, Capres harus memperoleh minimal 20% dukungan suara. (WNN/Piet)

Hasil real count Pilpres 2024 dapat diakses melalui laman resmi KPU atau melalui link berikut ini: https://pemilu2024.kpu.go.id/

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Update Real Count KPU 16 Februari pukul 21.00 WIB, Suara Masuk 61,92%".

 

Read More

HATI-HATI ! SERANGAN FAJAR TERJERAT PIDANA

 

Voicenews.Id - Serangan Fajar atau politik uang pada pemilu 14 Februari 2024 sangat rentan terjadi pada masa tenang maupun jelang pencoblosan.

Masyarakat diminta hati-hati  dan waspada adalah agar jangan terlibat dalam politik uang tersebut sebab jika ditemukan maka akan mendapat sanksi yang cukupo berat.

Dikutip dari Pusat Edukasi Anti Korupsi, Serangan Fajar atau Politik uang adalah pemberian barang, jasa, uang dan materi, dan jika dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye jelang pemilu.

Tindakan Politik uang biasanya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilih tertentu di hari pemungutan suara.

SERANGAN FAJAR BERUPA PEMBERIAN UANG ATAU BARANG

Politik uang yang dimaksud adalah pemberian sembako, atau pemberian Voucher Bensin atau Pulsa atau barang-barang lainnya, yang dikonversikan dengan uang, selaian bahan-bahan kampanye.  Hal ini tertera pada pasal 30 ayat 2 dan 6 Peraturanb KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018.

Sanksi yang akan diterapkan terkait Serangan Fajar atau Politik Uang, yaitu, Sanksi Pidana Penjara dan Denda puluhan juta rupiah, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu.

Adapun Isi UU tersebut, yang dapat menjerat pelaku serangan fajar atau politik uasng :

PASAL 515

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

PASAL 523

(2) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

(3) “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

SERANGAN FAJAR ADALAH TINDAKAN PIDANA

Menurut Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zamzam, bahwa semua orang bisa terjerat pidana pemilu termasuk politik uang. Berbeda dengan masa kampanye yang dibatasi pada tiga subjek yaitu peserta pemilu, pelaksana, dan tim kampanye.

Masa kampanye Pemilu 2024,  dijadwalkan berakhir tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.59. dan pada hari Minggu, 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB telah memasuki masa tenang Pemilu.

Dilansir dari Pusat Edukasi Antikorupsi, masyarakat harus menghindari praktik “serangan fajar” atau politik uang karena mempunyai dampak yang buruk, karena hal ini akan membuat pemilihan umum tidak berjalan secara jujur dan adil.

Serangan fajar adalah tindakan pidana, sangat bertolak belakang dengan nilai jujur  dan adi, sebab l tindakan sereangan fajar bertujuan membeli suara agar mempengaruhi seseorang merubah pilihan sesuai keinginan sang pemberi uang.

RUGIKAN MASYARAKAT DAN PENDORONG KORUPSI

Politik uang atau serangan fajar akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat Indonesia karena pemilihan ini untuk memilih pemimpin yang akan menjabat selama lima tahun.

Selain itu janji-janji manis politik belum tentu bisa dipenuhi terutama jika pemberi uang atau serangan fajar hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya sendiri.

Tindakan serangan fajar merupakan salah satu pendorong akan terjadinya tindakan korupsi. Pasalnya para pemberi tersebut melakukan berbagai cara yang melanggar aturan termasuk melakukan korupsi untuk mengembalikan modal atau uang yang dibagikan saat serangan fajar. (vn/piter)

 

Read More

Kiat SMPK Sta. Familia Tanamkan Disiplin dan Budaya Hidup Bersih pada Siswa/i

Kepala SMPK Sta. Familia, Sikumana – Kota Kupang, Sr. Maria Regina Manis, PRR

Kupang, Voice News.Id - Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) Sta. Familia – Sikumana, Kota Kupang punya berbagai kiat untuk menanamkan kedisiplinan dan budaya hidup bersihsiswa-siswi pada sekolah yang dikelola oleh Yayasan Mgr. Gabriel Manek, SVD. Suster-Suster dari Biara PRR dan para guru di sekolah dengan Akreditasi A Unggul itu selalu menanamkan disiplin dan budaya hidup bersih kepada siswa/inya sejak sejak masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). 

Demikian dikatakan Kepala SMPK Sta. Familia, Sikumana – Kota Kupang, Sr. Maria Regina Manis, PRR kepada wartawan pada Selasa (17/12/23) siang. Menurutnya, disiplin dan budaya hidup bersih sudah ditanaman sejak siswa/i masuk di kelas 7 (tujuh) di sekolah tersebut. 

“Kami sangat memperhatikan pendidikan karakter anak. Karena itu kami berupaya menanamkan kedisiplinan dan budaya di sekolah ini. Kami selalu menanamkan disiplin dan budaya hidup bersih kepada siswa/i sejak awal masuk ke sekolah ini. Sejak masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), kita sudah tegaskan aturan, tata tertib dan disiplin sekolah, terutama disiplin untuk menjaga kebersihan sekolah,” papar Sr. Maria. 

Menurutnya, hal yang paling penting untuk menjaga kebersihan sekolah adalah kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. “Anak-anak akan menjadi terbiasa dengan disiplin dan budaya hidup bersih. Kalau pagi datang sekolah, mereka simpan tas di kelas lalu keluar untuk memungut sampah di sekitar kelas dan lingkungan sekolah untuk dibuang ke tempat sampah,” ujar Sr. Maria.  

Pihaknya, lanjut Sr. Maria, menanamkan displin kepada siswa/i bahwa apapun sampah plastik harus di buang pada tempat sampah. Pihaknya juga membiasakan siswa/i untuk aktif dalam kegiatan pembersihan kelas dan lingkungan sekolah.  

Pihaknya melatih peserta didik untuk memiliki disiplin dan tanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. “Kami tak mau siswa/i dimanjakan dan tergantung dengan cleaning service dan Satpam untuk kebersihan sekolah. Siswa/i diberi tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Namun untuk kebersihan MCK dilakukan oleh petugas,” ujar Sr. Maria. 

Selain itu, jelas Sr. Maria, pihaknya juga menanamkan disiplin masuk sekolah tepat pada waktunya. Juga disiplin dalam menggunakan pakaian seragam dan kelsengkapannya.  

Anak-anak yang sering terlambat dan menggunakan seragam yang tidak sesuai/tidak lengkap diberi teguran dan sanksi ringan hingga dipulangkan. Sanksi tersebut disampaikan kepada orangtua agar memperhatikan waktu kedatangan anak di selolah.

Mengenai Persiapan Ujian Akhir baggi kelas 9, SMPK Sta. Familia telah mempersiapkan peserta didik sejak awal tahun pelajaran. “Kami mempersiapkan mereka baik secara materi belajar maupun secara rohani,” ujar Sr. Maria.  

Ia menjelaskan, pihaknya akan memberikan les tambahan yang akan dimulai pada Bulan Maret 2024. “Kami juga akan melakukan 2 kali try out (uji coba, red) untuk kelas 9,” kata Sr. Maria.  

Selain itu, lanjut Sr. Maria, pihaknya juga akan mempersiapkan siswa/i kelas 9 secara rohani untuk menghadapi ujian akhir sekolah. “Sesuai rencana, kami akan melakukan rekoleksi dan ret-ret bagi siswa/i kelas 9 pada awal April 2024. Ini untuk mempersiapkan mental dan rohani mereka sebelum menghadapi ujian akhir,” jelasnya. 

Untuk kegiatan Praktekum, papar Sr. Maria, sesuai Kurikulum Merdeka Belajar,  anak didik diberi kebebasan untuk mengemmbangkan diri melalui minat dan bakatnya.  

“Jadi kalau di Kurikulum Merdeka Belajar, anak diberi kebebasan untuk praktek sesuai minat dan bakatnya. Apakah berkebun, olahraga, musik, dan lainnya. Jadi tidak diarahkan oleh guru,” bebernya. 

Menurut Sr. Maria, saat ini siswa/I sedang praktek berkebun dengan menanam jagung. “Setelah terima raport nanti, mereka akan libur sekitaar 2 mingggu. Setelah masuk libur sekolah nanti, jagung yang mereka tanam sudah cukup besar,” tuturnya.

Saat ini, kata Sr. Maria, SMPK Sta. Familia Kupag masih menggunakan 2 kurikulum, yakni Kurikulum Merdeka Belajar dan Kurikuklum 2013. “Kurikulum 2013 akan berakhir di tahun ajaran 2023/2024. Kelas 9 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Memasuki tahun ajaran yang baru 2024/2025 nanti, kami hanya menggunakan Kurikulum Merdeka Bejajar,” jelasnya. 

Seperti disaksikan tim media ini ketika memasuki pintu gerbang SMPK ST. Familia, kesan pertama yang terlintas adalah bersih dan asri. Ada pos jaga Satpam di pintu gerbang sekolah.  

Tak terlihat ada sampah yang bertebaran. Bunga-bunga tampak hijau dan ditata asri di dalam lingkungan sekolah. Tampak ada beberapa wastafel dengan air dan sabun bagi siswa/i untuk mencuci tangan.

Ada pelataran beratap yang dipakai untuk apel pagi dan siang. Juga serng dipaai untuk pertemuan orang tua. Di bagia tengah kompleks tersebut ada halaman dengan bentangan semen yang cukup luas untuk upacara bendera dan tempat olahraga anak (lapangan voly, basket, badminton).

Di bagian timur lokasi sekolah ini tampak areal kebun. Tampak sekelompok anak berpakaian olahraga sedang berada di areal tersebut. Kelompok siswa/I ini tampak sedang menanam jagung di kebun tersebut.

Sekolah yang terletak di Jalan  Oebolifo 3, Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT ini berdiri sejak 15 Juli 2002 dan terakreditasi A unggul. 

 Sekolah ini memilliki sekitar 22 orang guru/tenaga pendidik. Terdiri atas 3 guru PNS dan 19 guru honorer. Juga memiliki 4 orang pegawai. 

 Jumlah siswa sekitar 318 orang yang dibagi dalam 12 rombongan belajar (kelas). Sekolah yang juga memiliki ruang kelas berlantai II ini juga memiliki sarana dan prasarana pendukung yakni ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruangan Tata Usaha, ruangan perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, 8 toilet (4 toilet laki-laki dan 4 toilet perempuan) dan pos penjaga. (ian)

Identitas Sekolah: 

NPSN : 50305277 

Status : Swasta 

Bentuk Pendidikan : SMP 

Status Kepemilikan : Yayasan 

SK Pendirian Sekolah : YMGM 06/B.3/11/2007 

Tanggal SK Pendirian : 2017-01-30 

SK Izin Operasional : DISPENDIK 044.2/SMP-SMA/0 

Tanggal SK Izin Operasional : 2007-01-30 

Sumber Listrik : PLN 

Daya Listrik : 5500 

Kecepatan Internet : 3 Mb

Read More

JELANG NATAL DAN TAHUN BARU TPID PROV NTT BUAT PASAR MURAH

Kupang, Voicenews.id - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan Pasar Murah di Halaman Kantor POM TNI AU Lanud Eltari Penfui Kupang, pada, Rabu,(13/12/2023).

Kegiatan pasar murah ini ramai didatangi berbagai lapisan masyarakat untuk membeli sembilan bahan pokok dan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga lainya dengan harga yang murah dan terjangkau.

Kepada media ini, PLT Karo Ekonomi Pemerintah Provinsi NTT, Aleksander Koroh, mengatakan, pasar murah tersebut adalah program yang dilakukan untuk pengendalian inflasi daerah oleh pemerintah Provinsi NTT kepada masyarakat.

“Dampak Covid-19 dan Seroja, tentu berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah provinsi, melalui TPID melakukan Pasar Murah untuk membantu masyarakat agar dapat membeli bahan-bahan sembako dan kebutuhan lainnya dengan harga murah dan terjangkau “,jelasnya.

Dia menambahkan, kegiatan-kegiatan pasar murah lewat program Gerakan Pangan Murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, bertujuan menjaga keseimbangan harga bahan-bahan pokok bagi masyarakat di NTT.

“TPID adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah dan berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi,” papar Aleks Koroh.

Pada kesempatan yang sama, Staf Disperindag Provinsi NTT, Vivi Manafe,  juga mengatakan bahwa menjelangan Natal dan Tahun Baru (NATARU) ini, TPID NTT, akan terus gencar melakukan Pasar Murah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, khususnya yang berada di Kota Kupang maupun di daerah-daerah lain diluar kota Kupang.

Sementara secara terpisah, Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Victoria Cornelia Do’o, menjelaskan, distributor-distributor yang terlibat dalam pasar murah ini adalah Bulog NTT, Hypermart, RNI, Laris Manis, Agro Niaga Makmur, Multi Niaga, Glori, Pua Lanud Eltari, NAM dan Moringe.

“Mereka menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dengan harga murah,” papar Victoria.  (vn/Sam).

Turut hadir dan mengamati langsung kegiatan pasar murah tersebut yaitu, Staf Khusus Penjabat Gubernur NTT, bapak Igor dan Pimpinan Bulog NTT, bapak Hermawan.

Pantauan media ini, ratusan masyarakat berbondong-bondong membeli beras, telur dan minyak goreng hingga persediaan habis dan harus ditambahkan lagi oleh para distributor.

Beberapa warga yang diwawancarai media ini mengatakan sangat berterimakasih kepada penyelenggara pasar murah sebab sudah membantu mereka membeli sembako dengan harga yang murah untuk persedian mereka menyambut hari natal dan tahun baru. (vn/sam)

Read More

Biro Hukum Banding Lawan PT. SIM Pakai Surat Kuasa Gubernur Laiskodat

Karo Hukum zsetda NTT, Max Sombu

Kupang, Voice News.Id - Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) NTT menyatakan banding terhadap putusan perkara/gugatan perdata yang memenangkan PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) dengan menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani mantan Gubenur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) alias tidak menggunakan Surat Kuasa dari Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media ini dari Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Kupang, Surat Kuasa yang digunakan oleh Biro Hukum sebagai Pengacara Pemprov NTT masih menggunakan Surat Kuasa yang diberikan oleh Gubernur Laiskodat. Surat Kuasa itu digunakan Biro Hukum Setda NTT saat bersidang di PN Negeri Klas IA Kupang (pada peradilan tahap I, dengan status Tergugat I, red). 

Namun setelah kalah di PN Klas IA Kupang, Biro Hukum tidak menggunakan Surat Kuasa baru yang ditandatangani oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake. Biro Hukum malah tetap menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani Gubernur Laiskodat untuk menyatakan banding dan proses banding. Padahal kepemimpinan di Pemprov NTT telah dijabat oleh Ayodhia Kalake.

Seorang Pejabat penting di Pemprov NTT yang enggan namanya ditulis mengaku kaget ketika dikonfirmasi tim media ini terkait sepak terjang Biro Hukum Setda NTT yang terlampau melangkahi kebijakan/kewenangan Penjabat Gubernur NTT saat ini, Ayodhia Kalake. Menurutnya, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake belum memberikan Surat Kuasa kepada Biro Hukum Setda NTT.

“Lah … Memangnya siapa yang menjadi Gubenur saat ini? Penjabat Gubernur belum memberikan Kuasa kepada Biro Hukum atau pihak lain untuk banding perkara PT. SIM (Hotel Plago, red),” ujarnya kaget.

Kepala Biro Hukum Setda NTT, Max Sombu, SH yang dkonfirmasi tim media ini pada Senin (11/12/23) siang melalui sambungan telepon selularnya, mengakui pihaknya telah menyatakan banding terkait Putusan PN Klas IA Kupang. Karo Hukum juga membenarkan bahwa Surat Kuasa yang digunakan adalah Surat Kuasa yang ditandatangani oleh mantan Gubernur VBL. 

Menurut Sombu, di birokrasi siapapun Gubernur yang tandatangan Surat Kuasanya tidak menjadi masalah karena yang diwakili pihaknya adalah Pemprov NTT. “Itu kan perkara lama, bukan perkara baru. Kenapa itu dipersoalkan? Adik ini wartawan atau apa? Ini birokrasi, bukan pribadi. 

Tidak perlu dipersoalkan siapa yang tandatangan, tetap Pemprov NTT,” ujarnya enteng.

Sombu mempertanyakan sumber informasi terkait surat kuasa tersebut dan meminta wartawan untuk mendatangi Biro Hukum untuk membicarakan hal tersebut. “Adik belum pernah datang ke Biro Hukum untuk mengeceknya, kok sudah tahu tentang Surat Kuasa?” ujar mantan Kajari Kupang ini.

Namun wartawan menjelaskan bahwa telah mengeceknya kebenaran informasi tersebut ke PN Klas IA Kupang terkait Surat Kuasa tersebut. Karena itu, wartawan berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada dirinya selaku Kepala Biro Hukum.

Mendapat penjelasan wartawan, Sombu mengatakan hal yang berbeda dengan pernyataan awalnya. “Saya belum tahu persis seperti apa? Saya akan cek dulu ke staf,” katanya.

Sebelumnya, dalam pesan WhatsApp/WA yang dikirim Karo Hukum untuk membalas konfirmasi tim media ini, menyatakan bahwa Pemprov NTT telah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. “Oh iya, terhadap gugatan tersebut, Pemprov telah mengajukan Banding ke PT Kupang Adek. GBU,” tulis Sombu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov NTT dan PT. Flobamor digugat PT. SIM sebesar Rp 200 Miliar gegara membatalkan secara sepihak kontrak kerjasama mitra Bangun Guna Serah (BGS) tanah seluas 3,1 hektar di Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. 

Majelis Hakim PN Kupang dalam Putusannya memenangkan PT. SIM dengan mengabulkan sebagian gugatannya, yakni mengembalikan pengelolaan tanah di Pantai Pede kepada PT. SIM sesuai kontrak mitra BGS yang ditandatangani  perusahaan tersebut dan Pemprov NTT. (Ian)

Read More